KDMP: Kebangkitan Ekonomi Desa atau Sekadar Euforia Baru?

Oleh: Erliyanto
 Program Magister Ekonomi
Universitas Darul Ulum Jombang

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah menyebut momentum tersebut sebagai tonggak penting kebangkitan ekonomi rakyat berbasis desa. Program ini diproyeksikan menjadi mesin baru penguatan ekonomi kerakyatan, distribusi pangan, hingga pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil di desa.

Peresmian itu tentu membawa optimisme besar. Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi dan dominasi pasar modern, desa memang membutuhkan lembaga ekonomi yang kuat, modern, dan mampu melindungi masyarakat kecil dari ketergantungan terhadap tengkulak maupun rantai distribusi yang panjang.

Namun di balik optimisme tersebut, ada pertanyaan penting yang perlu diajukan secara jujur: apakah KDMP benar-benar akan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi desa, atau hanya mengulang pola lama pembangunan yang kuat di seremoni tetapi lemah dalam implementasi?

Pertanyaan ini relevan karena desa di Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan program ekonomi. Selama bertahun-tahun, pemerintah melahirkan berbagai skema pemberdayaan: koperasi, BUMDes, kelompok tani, UMKM desa, hingga bantuan usaha produktif. Sayangnya, tidak sedikit yang akhirnya mati suri setelah euforia peluncuran selesai.

Masalah utamanya sering kali bukan pada konsep, tetapi pada tata kelola.

Desa Bukan Sekadar Lokasi Proyek

KDMP hadir dengan visi besar. Pemerintah bahkan menargetkan ribuan koperasi aktif dengan fasilitas fisik lengkap mulai dari gudang, sistem logistik, hingga kendaraan operasional.

Tetapi pembangunan ekonomi desa tidak cukup hanya dengan membangun gedung koperasi. Desa bukan sekadar lokasi proyek pembangunan, melainkan ruang sosial yang memiliki dinamika politik, budaya, dan ekonomi yang kompleks.

Koperasi tidak akan hidup hanya karena diresmikan presiden atau mendapat bantuan modal awal. Koperasi hidup ketika masyarakat percaya, terlibat, dan memperoleh manfaat nyata.

Di sinilah tantangan terbesar KDMP dimulai.

Banyak koperasi di Indonesia gagal bukan karena konsep koperasinya buruk, melainkan karena pengelolaannya lemah. Tidak sedikit koperasi yang akhirnya hanya menjadi papan nama administrasi tanpa aktivitas usaha yang jelas.

Jika KDMP hanya berorientasi pada target jumlah koperasi yang dibentuk, maka risiko kegagalannya akan semakin besar.

Ancaman Mentalitas Proyek

Persoalan klasik pembangunan desa di Indonesia adalah kuatnya mentalitas proyek. Program sering kali dipahami sebatas pencairan anggaran, pembangunan fisik, dan penyelesaian laporan administratif.

Ketika orientasinya seperti itu, maka keberlanjutan usaha menjadi nomor dua.

Akibatnya, koperasi dibentuk tergesa-gesa tanpa studi kelayakan usaha yang matang. Pengurus dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan politik atau hubungan sosial di desa. Bahkan dalam beberapa kasus, lembaga ekonomi desa justru menjadi arena perebutan pengaruh elite lokal.

Kondisi ini berbahaya karena koperasi pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan.

Jika sejak awal masyarakat melihat koperasi hanya menjadi alat politik atau proyek pemerintah, maka partisipasi publik akan rendah. Pada akhirnya koperasi sulit berkembang secara mandiri.

SDM Masih Menjadi Titik Lemah

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

Mengelola koperasi modern bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan kemampuan:

• manajemen usaha,
• akuntansi,
• pemasaran,
• pengelolaan rantai distribusi,
• hingga adaptasi teknologi digital.

Sayangnya, banyak desa belum memiliki SDM yang siap untuk menjalankan model bisnis koperasi yang kompleks.

Digitalisasi yang digaungkan pemerintah pun berpotensi hanya menjadi formalitas jika tidak diiringi pendampingan serius. Aplikasi dan sistem digital tidak otomatis membuat koperasi menjadi modern apabila pengelolanya sendiri belum siap mengoperasikannya.

Bahkan kritik terhadap kesiapan operasional KDMP mulai muncul di ruang publik dan media sosial. Sebagian masyarakat mempertanyakan kesiapan sistem, model usaha, hingga efektivitas koperasi jika dipaksakan hadir di semua desa dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

Tentu kritik semacam ini tidak boleh dianggap sebagai sikap anti pembangunan. Justru kritik diperlukan agar program besar seperti KDMP tidak berhenti sebagai simbol politik semata.

Anak Muda Desa Harus Dilibatkan

Ada satu hal yang sering luput dalam pembangunan ekonomi desa: keterlibatan generasi muda.

Padahal masa depan koperasi sangat bergantung pada kemampuan menarik partisipasi anak muda desa yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi pasar.

Selama ini koperasi sering dianggap kuno, birokratis, dan tidak menarik bagi generasi muda. Jika persepsi ini tidak diubah, maka koperasi akan kehilangan energi inovasi.

KDMP seharusnya tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam atau toko sembako desa. Koperasi harus mampu berkembang menjadi pusat ekonomi produktif:

• pemasaran hasil pertanian,
• pengolahan produk lokal,
• distribusi digital,
• hingga pengembangan usaha kreatif desa.

Tanpa inovasi semacam itu, koperasi desa akan sulit bersaing dengan marketplace besar dan jaringan retail modern.

Momentum Penting yang Tidak Boleh Gagal

Terlepas dari berbagai kritik dan tantangan, KDMP tetap memiliki peluang besar menjadi instrumen kebangkitan ekonomi desa Indonesia.

Program ini dapat menjadi jalan untuk:

• memperkuat posisi petani,
• memperpendek rantai distribusi,
• meningkatkan nilai tambah produk desa,
• dan menciptakan kemandirian ekonomi lokal.

Namun syaratnya jelas: koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa.

Keberhasilan KDMP nantinya tidak diukur dari banyaknya koperasi yang diresmikan, melainkan dari pertanyaan sederhana:

• apakah pendapatan masyarakat meningkat,
• apakah petani lebih sejahtera,
• apakah anak muda desa tertarik terlibat,
• dan apakah koperasi mampu bertahan ketika bantuan pemerintah berakhir.

Karena sejarah pembangunan desa mengajarkan satu hal penting: program besar yang tidak dibangun dengan tata kelola kuat hanya akan menjadi euforia sesaat.

Dan desa kembali menjadi penonton pembangunan di rumahnya sendiri.