Setengah Miliar untuk Seragam, Aktivis Sentil Gaya Hidup Pejabat di Jombang
Jombang, Headshot Media – Rencana pengadaan seragam baru bagi anggota DPRD Kabupaten Jombang senilai Rp500 juta menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi warga yang masih tertekan.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyebut pengadaan empat jenis pakaian dinas—mulai dari Pakaian Sipil Harian (PSH) hingga Pakaian Khas Daerah (PKD)—bukanlah kebutuhan mendesak. Ia mempertanyakan urgensi pengeluaran anggaran dalam jumlah besar jika seragam lama masih layak digunakan.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu menyusun skala prioritas yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Anggaran ratusan juta rupiah tersebut dinilai lebih bermanfaat jika dialihkan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, FRMJ juga menyoroti inkonsistensi kebijakan efisiensi yang diterapkan di lingkungan Pemkab Jombang. Di satu sisi, aparatur sipil negara (ASN) didorong melakukan penghematan, termasuk penggunaan bahan bakar. Namun di sisi lain, kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota dewan masih berjalan dan tetap membebani anggaran daerah.
Fattah menilai kondisi ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penerapan kebijakan penghematan. Ia menegaskan, semestinya upaya efisiensi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dibebankan kepada ASN, tetapi juga berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk legislatif.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa pengadaan seragam telah melalui proses perencanaan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026. Ia menyebut pelaksanaan kegiatan tersebut berada di bawah kewenangan masing-masing pengguna anggaran.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, memastikan bahwa berbagai masukan dari masyarakat telah dihimpun. Pihaknya membuka ruang untuk pembahasan lebih lanjut guna mencari titik temu atas polemik yang berkembang.
Gelombang penolakan terhadap rencana tersebut sebelumnya diwujudkan melalui aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang. Dalam aksi itu, puluhan massa dari FRMJ menyuarakan keberatan mereka dengan cara unik, termasuk aksi teatrikal yang menyindir tingginya biaya hidup dan kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Isu ini pun terus menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya tuntutan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.(*)
Editor : Adm