“UMKM Lokal Gigit Jari, MBG Jadi Lahan Kartel: Pemkab Jombang Pilih Bungkam”
Jombang, Headshot Media –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang Presiden Prabowo Subianto sebagai proyek nasional perbaikan gizi generasi bangsa kini resmi berjalan di Kabupaten Jombang melalui dapur Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG).
Di atas kertas, program ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas SDM dengan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari. Namun, di balik gaung nasionalnya, pelaku UMKM lokal di Jombang justru mengaku tersisih dari rantai pasok bahan baku dapur MBG.
Harapan Program: Gizi untuk Anak, Perputaran Ekonomi untuk Daerah
Dengan anggaran triliunan rupiah dari APBN, MBG diharapkan bukan hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Ribuan porsi makanan yang diproduksi setiap hari seharusnya membuka peluang besar bagi petani, koperasi, dan UMKM Jombang untuk menyuplai kebutuhan seperti beras, sayuran, telur, minyak goreng, hingga sabun pembersih.
Dalam pedoman teknis MBG 2025, pemerintah pusat menekankan pentingnya melibatkan koperasi dan UMKM daerah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Bahkan Kementerian PANRB menegaskan, tata kelola MBG harus menempatkan pemerintah daerah sebagai motor penghubung antara program nasional dengan pelaku lokal.
Namun, kenyataan di lapangan di Jombang jauh panggang dari api.
Realitas Lapangan: Rantai Pasok Dikuasai Yayasan Nasional
Beberapa UMKM Jombang mengungkapkan sulit menembus jaringan dapur MBG. Alasannya beragam: mulai dari merek yang sudah ditentukan, standar kualitas yang dipatok sepihak, hingga adanya daftar pemasok yang tertutup.
“Kami kesulitan masuk. Padahal kualitas beras, sayur, buah, minyak goreng, bahkan sabun produksi kami tidak kalah. Tapi semua sudah diatur yayasan dan kepala dapur. Mereka membentuk semacam kartel pemasok yang dikendalikan dari luar daerah,” kata seorang pelaku UMKM beras dan sayur kepada Headshot Media.
Penelusuran Headshot Media menguatkan dugaan tersebut. Pemilik dapur MBG di Jombang ternyata hanya mitra dari yayasan besar nasional. Ada sedikitnya lima yayasan nasional yang membuka cabang dapur MBG di banyak kabupaten, termasuk Jombang. Pola ini menyerupai oligopoli gizi: segelintir yayasan menguasai suplai, sementara UMKM lokal hanya jadi penonton.
Dugaan Rente dan Ekstraksi Ekonomi Daerah
Selain monopoli suplai, pelaku UMKM juga menduga adanya rente ekonomi dari selisih harga bahan pokok yang tidak transparan.
“Jangan-jangan ada permainan harga. Yayasan dan mitra dapur untung, sementara UMKM lokal mati langkah,” ujar sumber UMKM yang enggan disebut identitasnya.
Jika benar, maka alih-alih menghidupkan ekonomi daerah, perputaran puluhan miliar rupiah MBG di Jombang justru mengalir keluar daerah, ke kantong yayasan nasional dan jaringan politik yang membackupnya.
Secara teori pembangunan, kondisi ini disebut ekstraksi ekonomi daerah: aliran dana besar hadir, tetapi manfaat lokal minim. Padahal menurut Todaro (2006), program pembangunan seharusnya menumbuhkan multiplier effect yang kuat jika rantai pasok melibatkan pelaku ekonomi rakyat.
Pemkab Jombang Bungkam: Sekda dan Kadis Tidak Merespon
Headshot Media berupaya mengonfirmasi dugaan eksklusi UMKM ini ke jajaran Pemkab Jombang. Sekda Agus Purnomo SH. Msi. dan Kepala Dinas Perdagangan serta Perindustrian Jombang Drs. Suwignyo, MM, dihubungi, namun hingga berita ini tayang tidak memberikan respon.
Sikap bungkam ini memunculkan pertanyaan serius: apakah Pemkab Jombang tidak berpihak pada UMKM, atau memang tidak memiliki niat untuk menertibkan pola distribusi MBG yang menyerupai kartel?
Kontras sekali jika dibandingkan dengan pernyataan politik Bupati Jombang, Warsubi, yang kerap menggembar-gemborkan program pemberdayaan UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Faktanya, dalam kasus MBG, UMKM justru paling dirugikan.
Pembelajaran dari Daerah Lain
Beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat mulai mengadopsi skema inklusif. Kelompok tani dan koperasi lokal dilibatkan langsung untuk menyuplai kebutuhan MBG. Model ini membuktikan bahwa program MBG bisa berjalan beriringan: gizi anak terpenuhi, ekonomi daerah bergerak.
Jika Jombang gagal meniru model tersebut, maka program MBG di daerah ini hanya akan melahirkan paradoks gizi: anak-anak mungkin sehat, tapi ekonomi lokal mati suri.
Desakan UMKM: Bongkar Kartel, Prioritaskan Lokal
Sejumlah pelaku UMKM di Jombang menegaskan akan terus mendesak pemerintah daerah agar membongkar praktik kartel suplai MBG.
“Kalau tidak ada tindakan, aspirasi ini bisa jadi gelombang yang lebih besar. Kami menuntut ada regulasi tegas: yayasan MBG wajib melibatkan UMKM lokal sesuai standar kualitas,” tegas salah satu perwakilan UMKM.
Catatan Kritis Headshot Media
- Program MBG adalah legacy project Presiden Prabowo, dengan tujuan gizi anak-anak dan perbaikan SDM bangsa.
- Jombang menghadapi paradoks: gizi mungkin membaik, tetapi UMKM lokal terpinggirkan akibat rantai pasok dikuasai yayasan nasional.
- Pemkab Jombang bungkam, memperlihatkan lemahnya sikap politik daerah untuk melindungi pelaku usaha rakyat.
- Jika dibiarkan, MBG bisa menjelma kartel gizi nasional, bukan motor ekonomi rakyat sebagaimana harapan awal.
Penutup
Program besar seperti MBG seharusnya menjadi stimulus ekonomi daerah. Tetapi di Jombang, ia justru berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural: anak-anak kenyang, UMKM kelaparan.
Saat ini, bola ada di tangan Pemkab Jombang. Apakah memilih menjadi regulator yang berpihak pada rakyat kecil, atau hanya penonton dalam permainan kartel gizi?
Reporter: Headshot Media