Rieke Diah Pitaloka Soroti Penyalahgunaan Data Bansos, Minta PPATK Bongkar Praktik Fiktif yang Merugikan Negara

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap praktik penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos) yang mencurigakan. Menurut Rieke, data bansos yang tidak valid telah mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Dalam unggahannya di media sosial, Rieke menekankan bahwa penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghalangi pembangunan yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

“Tak akan ada kemajuan yang berarti jika dasar pembangunan yang digunakan adalah data fiktif,” tegas Rieke pada Kamis (7/8/2025). Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga tidak valid, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.

Temuan ini memicu kekhawatiran serius mengenai kemungkinan dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Rieke mempertanyakan, “Kemana sebenarnya dana bansos yang seharusnya digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, tapi malah mengalir ke rekening yang tidak jelas?”

PPATK sebelumnya telah mengungkapkan adanya 10 juta data fiktif penerima bansos pada Juli 2025. Lebih jauh lagi, pada 7 Juli 2025, PPATK juga mengungkap bahwa lebih dari setengah juta penerima bansos terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol), judi online, narkotika, dan bahkan terorisme.

Rieke mengilustrasikan dampak kerugian negara akibat data fiktif dalam dua program bansos utama: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika 10 juta data fiktif dihitung berdasarkan nilai total bantuan sekitar Rp6 juta per tahun, maka sekitar Rp60 triliun dana negara bisa saja salah salur ke penerima yang tidak berhak.

“Saya tidak hanya berbicara tentang dua program bansos ini saja, tetapi juga subsidi energi, bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan berbagai program lainnya yang menggunakan data yang rentan dipalsukan,” lanjut Rieke.

Lebih mengkhawatirkan, PPATK juga menemukan sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara yang digunakan untuk menampung dana bansos yang tidak terealisasi, dengan total mencapai Rp2,1 triliun.

Rieke pun mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan PPATK untuk membongkar praktik ini dan melakukan perbaikan besar dalam sistem data nasional. Ia berharap Presiden Prabowo dapat menjadi pemimpin yang berani membenahi data dasar negara agar lebih akurat dan relevan, serta memastikan bahwa seluruh bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat kepada yang berhak.

“Saatnya kita memiliki satu data yang akurat, berbasis desa/kelurahan, yang bisa diakses dan digunakan oleh semua pihak,” pungkas Rieke, berharap agar Indonesia bisa menciptakan sistem data sosial yang lebih transparan dan presisi.(*)

Editor : adm