Sinyal Mutasi Besar di Pemkab Jombang: Dari Eselon Hingga Isu Pergantian Sekda
Isu Hangat Mutasi Pemkab Jombang
HEADSHOT MEDIA – JOMBANG
Gelombang mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kian tak terbendung. Bupati Jombang Warsubi disebut tengah mempersiapkan perombakan struktur pejabat eselon II, III, hingga IV. Momentum ini diperkirakan hanya tinggal menghitung hari, seiring genapnya enam bulan masa jabatan sang bupati pada 20 Agustus 2025.
Sesuai regulasi, kepala daerah baru bisa melakukan mutasi pejabat setelah enam bulan menjabat, kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Aturan ini tertuang dalam Pasal 162 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.
“Bupati dilantik 20 Februari, sehingga mutasi baru bisa dilakukan setelah 20 Agustus,” jelas Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Suntowo, Minggu (10/8).
80 Jabatan Kosong, 5 Posisi Strategis
Data BKPSDM per 1 Agustus 2025 mencatat ada 80 jabatan kosong di lingkungan Pemkab Jombang. Lima di antaranya adalah posisi strategis setingkat kepala dinas. Kekosongan ini disebabkan rotasi, promosi, hingga pensiun pejabat sebelumnya.
Warsubi menegaskan mutasi bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga upaya penyegaran birokrasi.
“Penyegaran ini penting untuk membangkitkan semangat kerja dan memastikan pelayanan publik lebih optimal,” tulisnya dalam keterangan resmi.
Isu Pergantian Sekda: Retak Diam-Diam?
Menariknya, sumber internal Headshot Media menyebut gelombang mutasi kali ini tak hanya berhenti pada level kepala dinas. Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Purnomo, SH., M.Si. disebut-sebut juga masuk radar perombakan.
Isu ini dipicu dugaan ketidakpuasan bupati terhadap kinerja sekda, ditambah faktor masa lalu yang berkaitan dengan mantan bupati. Padahal, dalam beberapa momen publik, keduanya tampak kompak.
Kandidat pengganti yang beredar disebut berasal dari “dinas besar” di Jombang, bahkan ada juga nama dari level kepala badan. Jika benar, pergeseran ini akan menjadi sinyal politik kuat bahwa Warsubi ingin mempertegas kendali penuh atas mesin birokrasi.
Pola Politik Lokal: Bukan Sekadar Rotasi
Mutasi pejabat di Jombang bukan fenomena baru. Dalam periode sebelumnya, perombakan kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan, baik untuk mengamankan program prioritas maupun untuk konsolidasi kekuatan menjelang kontestasi politik.
Pengamat politik lokal menilai, mutasi kali ini bisa menjadi ujian arah kepemimpinan Warsubi: apakah akan murni berbasis meritokrasi atau sarat muatan politik loyalitas.
Jika merujuk praktik di beberapa daerah lain, rotasi pejabat strategis kerap dijadikan instrumen untuk memastikan program kepala daerah berjalan tanpa hambatan. Namun, risiko terbesarnya adalah birokrasi menjadi arena politik balas budi yang dapat mengorbankan pelayanan publik.
Publik Menanti Wajah Baru
Bagi masyarakat, perombakan ini diharapkan melahirkan pejabat yang responsif, cepat mengambil keputusan, dan berpihak pada kebutuhan warga.
Kini, publik Jombang menunggu: apakah Warsubi akan tampil sebagai pembaharu birokrasi atau sekadar mengulang pola politik lama.
Headshot Media akan terus memantau dinamika ini, termasuk menelusuri kebenaran isu pergantian sekda dan siapa saja nama-nama yang masuk bursa mutasi. (*)
Editor : Adm