Sekolah Negeri Sekarat, Sekolah Rakyat Diglorifikasi: Arah Pendidikan Jombang Perlu Koreksi Serius
Editorial Headshot Media
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD di Kabupaten Jombang tahun ini membuka tabir suram yang selama ini nyaris tak terdengar: sebanyak 47 SD negeri kekurangan siswa, dan tiga sekolah bahkan nihil pendaftar. Sementara itu, di sisi lain, Pemkab Jombang justru sibuk menggembar-gemborkan program “Sekolah Rakyat” yang masih kabur orientasinya.
Ironi ini mencerminkan kekacauan prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Ketika infrastruktur dan sumber daya sekolah negeri yang sudah lama berdiri justru dibiarkan mati pelan-pelan, pemerintah malah menginvestasikan energi dan dana ke dalam proyek baru yang belum teruji.
Di lapangan, sekolah-sekolah dasar negeri menghadapi tantangan nyata: minimnya lembaga TK sebagai feeder, lokasi yang kurang strategis, serta persaingan ketat dengan sekolah swasta dan keagamaan yang lebih adaptif dan agresif dalam branding. Namun semua itu seolah tak diindahkan. Alih-alih memperkuat sistem yang sudah ada, pemerintah justru lebih tertarik mengejar pencitraan pendidikan populis yang “baru dan beda”.
Sekolah Rakyat, meski menjanjikan inklusivitas dan pendidikan berbasis masyarakat, hingga kini masih meninggalkan pertanyaan mendasar: siapa pengelolanya, bagaimana kurikulumnya, dan bagaimana jaminan keberlanjutannya?
Menggelontorkan dana besar ke proyek yang belum jelas fondasinya—sementara sekolah-sekolah eksisting tak lagi mampu menampung masa depan anak-anak karena sepi murid—adalah bentuk kelalaian struktural.
Rekomendasi: Arah Baru yang Rasional dan Terukur
Pemerintah Kabupaten Jombang perlu segera melakukan rekalibrasi arah kebijakan pendidikan. Ada beberapa langkah strategis yang harus menjadi prioritas:
- Moratorium Proyek Sekolah Rakyat
Hentikan sementara perluasan proyek sekolah rakyat sampai ada evaluasi menyeluruh atas dampaknya terhadap ekosistem pendidikan yang sudah ada. Jangan jadikan pendidikan sebagai panggung visualisasi politik. - Revitalisasi Sekolah Negeri
Luncurkan program penyelamatan SD negeri yang terancam kolaps, baik dengan konsolidasi manajemen, penggabungan sekolah (merger SD), atau insentif zonasi yang lebih fleksibel agar sekolah terpencil tetap mendapatkan murid. - Audit Distribusi Anak Usia Sekolah
Lakukan audit real-time berbasis data terhadap distribusi usia anak sekolah di tiap desa dan kelurahan. Dengan data akurat, kebijakan zonasi dan pembukaan sekolah baru tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi kebutuhan konkret. - Bangun Ekosistem Pendidikan Dasar yang Terintegrasi
Pemkab harus menyinergikan TK, SD, dan program kejar paket di bawah satu arah kebijakan. Jangan ada lagi situasi di mana SD negeri seperti menunggu nasib karena tak ada TK feeder. - Transparansi Anggaran Pendidikan
Masyarakat berhak tahu, berapa dana yang digelontorkan untuk sekolah rakyat dibandingkan anggaran pemeliharaan dan penguatan SD negeri. Keterbukaan ini penting untuk membangun akuntabilitas publik.
Penutup: Jangan Biarkan Pendidikan Menjadi Ladang Citra
Krisis pendaftar di SD negeri adalah sinyal keras bahwa sistem sedang mengalami pembusukan diam-diam. Jika Pemkab Jombang tidak segera memperbaiki prioritas kebijakan pendidikannya, maka bukan hanya sekolah yang akan mati, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Pendidikan seharusnya tidak menjadi arena eksperimen politis atau proyek adu gagasan utopis. Ia adalah kebutuhan dasar warga, terutama bagi kelompok paling rentan. Dan di tengah situasi seperti sekarang, yang paling dibutuhkan bukan sekolah baru, tapi komitmen baru terhadap sekolah yang sudah ada. (*)