Sekolah Rakyat di Tengah Krisis Siswa: Ironi Prioritas Pendidikan di Jombang
Oleh: Redaksi Headshot Media
Bupati Jombang sibuk menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat. Digadang-gadang sebagai bentuk partisipasi daerah dalam mendukung program nasional pendidikan alternatif berbasis masyarakat, proyek ini justru menyisakan ironi yang mendalam: saat pemerintah daerah berambisi membuka sekolah baru, puluhan sekolah dasar negeri justru nyaris “gulung tikar” karena kekurangan siswa.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa dihindari: untuk siapa sebenarnya Sekolah Rakyat dibangun? Dan mengapa Pemkab Jombang lebih memilih membangun entitas baru ketimbang mengoptimalkan lembaga pendidikan dasar yang sudah ada namun sedang sekarat?
Krisis Siswa, Bukan Sekolah
Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa beberapa SD negeri di pelosok dan kawasan perkotaan Jombang mengalami krisis peserta didik. Bahkan, menjelang penutupan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ini, masih ada SDN yang belum mencapai separuh kuota rombongan belajar.
Fenomena ini sejatinya bukan hanya soal angka. Ia mencerminkan realitas pahit bahwa sekolah negeri tak lagi menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Sekolah swasta dengan manajemen lebih adaptif dan fasilitas lebih layak perlahan mengambil alih peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
Ironisnya, pemerintah daerah malah tergoda membangun Sekolah Rakyat—yang pada hakikatnya hanya menambah entitas baru di tengah sistem pendidikan yang sedang rapuh.
Anggaran Fantastis, Manfaat Masih Abstrak
Pembangunan Sekolah Rakyat di Jombang tidak main-main. Lokasinya mengambil alih lahan eks Terminal Barang dan Kantor BPP Kecamatan Perak. Anggaran yang dialokasikan pun menembus angka Rp1,2 miliar hanya untuk proses awal pengurukan lahan. Itu belum termasuk pembangunan fisik, pengadaan sarana, serta biaya operasional yang hampir pasti berkelanjutan.
Dengan anggaran sebesar itu, sebenarnya pemerintah bisa memperbaiki banyak fasilitas sekolah yang rusak, menambah laboratorium, membangun sanitasi yang layak, atau meningkatkan kapasitas guru di SD negeri. Tetapi semua itu tampaknya dianggap kurang “menjual” dalam logika politik pembangunan.
Sekolah Rakyat memang terlihat progresif di permukaan, namun substansi dan urgensinya patut dipertanyakan. Apakah benar sekolah ini menjawab kebutuhan mendesak warga Jombang? Ataukah ia sekadar bentuk visualisasi proyek populis demi pencitraan elite lokal?
Kualitas, Bukan Kuantitas
Masalah utama pendidikan dasar di Jombang bukan kekurangan sekolah, tapi menurunnya kualitas dan daya saing sekolah negeri. Banyak wali murid memilih sekolah swasta karena menawarkan sistem pembelajaran yang lebih disiplin, tenaga pengajar yang termotivasi, serta lingkungan yang kondusif.
Sementara itu, sekolah negeri terseok-seok karena keterbatasan anggaran, infrastruktur usang, dan lemahnya manajemen pengelolaan. Kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak, belum lagi tekanan administratif yang membuat sekolah negeri lebih sibuk mengurus laporan ketimbang mutu pembelajaran.
Dengan kondisi seperti itu, pembangunan Sekolah Rakyat justru memperparah fragmentasi sistem. Ia bukan solusi, tetapi simbol dari arah kebijakan pendidikan yang kehilangan fokus.
Antara Gagasan dan Kenyataan
Secara konsep, Sekolah Rakyat mengusung idealisme yang bagus—pendidikan berbasis budaya lokal, kesetaraan akses, dan penguatan karakter. Namun, seperti banyak program lainnya, eksekusi menjadi titik rawan. Tanpa roadmap yang jelas, program ini rentan menjadi proyek mercusuar: besar dalam anggaran, kosong dalam makna.
Lebih-lebih, dalam konteks daerah seperti Jombang yang sedang menghadapi ketimpangan layanan dasar dan stagnasi mutu pendidikan, gagasan membangun sekolah baru terkesan mengada-ada.
Pemerintah seharusnya tidak silau pada program pusat, tapi fokus pada pembenahan internal. Sekolah-sekolah yang ada perlu revitalisasi, bukan justru dibayangi oleh eksperimen institusi baru yang belum tentu berkelanjutan.
Catatan Redaksi
Kami mendesak agar Pemkab Jombang mengevaluasi ulang orientasi kebijakannya dalam sektor pendidikan. Bangunlah sekolah dalam arti sebenarnya: bukan bangunan baru, tetapi lingkungan belajar yang berkualitas. Jika Sekolah Rakyat tetap dipaksakan tanpa kajian mendalam, bukan tidak mungkin ia akan menjadi “sekolah bayangan”—yang hadir secara fisik, tapi absen secara fungsi.
Daripada menciptakan entitas baru yang membebani APBD, lebih bijak jika pemerintah memperkuat sekolah-sekolah yang telah lama berjuang menjaga semangat belajar anak-anak Jombang—meski dalam sunyi dan kekurangan. (*)