Editorial : 100 Hari Warsubi: Awal Langkah yang Masih Perlu Arah
Oleh Redaksi Headshot Media
Pemerintahan Bupati Jombang, H. Warsubi, telah berjalan seratus hari. Di periode awal ini, beberapa program unggulan mulai diluncurkan: Wi-Fi gratis di desa, seragam sekolah untuk siswa, koperasi merah putih, hingga peletakan fondasi Sekolah Rakyat. Namun, ketika kita menilik lebih dalam, muncul pertanyaan yang wajar: apakah langkah-langkah awal ini sudah menjawab kebutuhan mendasar warga Jombang?
Realisasi Cepat, Tapi Apakah Tepat?
Tak bisa dipungkiri, capaian seperti instalasi Wi-Fi desa dan distribusi seragam gratis menunjukkan komitmen politik yang cepat dieksekusi. Namun di beberapa wilayah, jaringan internet belum sepenuhnya stabil, dan kualitas layanan masih dipertanyakan. Seragam pun dibagikan, tapi belum merata dan beberapa kelompok rentan—seperti siswa disabilitas atau dari daerah terpencil—masih terlewatkan.
Langkah cepat ini patut diapresiasi, tapi masyarakat kini menanti kualitas pelayanan, bukan hanya kuantitas kegiatan.
Sektor Kunci Masih Kurang Sentuhan
Sementara sektor pertanian—penyangga utama ekonomi Jombang—masih menghadapi tantangan klasik: kelangkaan pupuk subsidi, harga panen tak stabil, dan jalan usaha tani yang rusak. Program untuk petani belum terlihat sebagai prioritas, padahal kelompok ini menyumbang kontribusi sosial dan ekonomi yang besar.
Kondisi jalan juga masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dari total lebih dari 1.200 kilometer, lebih dari sepertiga jalan kabupaten masih rusak. Pemerintah mengakui keterbatasan anggaran, namun masyarakat menunggu strategi konkret, bukan sekadar wacana permintaan bantuan pusat.
Visi Ambisius, Tapi Perlu Skala Prioritas
Beberapa gagasan, seperti pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Jombang dan Koperasi Merah Putih di setiap desa, memang terdengar visioner. Tapi publik berharap proyek besar seperti ini dikaji secara cermat, agar tidak justru mengorbankan program-program dasar yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan desa, atau perlindungan pekerja informal.
Harapan masyarakat adalah pemerintahan yang menyeimbangkan antara ambisi dan realitas lapangan.
Perlu Ruang Dengar yang Lebih Luas
Forum komunikasi publik semacam WarJok sudah diluncurkan, namun masih terkesan formal dan satu arah. Kritik dari aktivis dan jurnalis soal kurangnya ruang tanya jawab menunjukkan bahwa ke depan, pemerintah perlu lebih terbuka dalam berdialog. Ruang partisipasi masyarakat harus dirawat, bukan hanya diakomodasi secara simbolik.
Catatan untuk Perjalanan ke Depan
Seratus hari memang waktu yang singkat untuk menilai pemerintahan secara menyeluruh. Namun ia cukup menjadi refleksi awal: bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan realisasi, tetapi oleh arah kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar warga Jombang—dari petani, pelajar, pelaku UMKM, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Pemerintah yang kuat bukan hanya yang sigap mengeksekusi janji, tapi juga yang bersedia mendengar, mengoreksi diri, dan tumbuh bersama rakyatnya.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan hasil pemantauan independen dan wawancara terbatas dengan warga di Ploso, Mojoagung, Kabuh, dan Jogoroto. Semua kritik disampaikan dalam semangat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adil dan berpihak.