“Rakyat Bayar Pajak, Pemimpin Bikin Konten: Ironi Demokrasi Era Pencitraan”
Pemimpin Palsu di Era Pencitraan: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Sensasi
Oleh: [Cak Ear] Pemulung Berita
Di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang makin berat, masyarakat justru disuguhi tontonan politik yang makin absurd: pemimpin yang sibuk menjual kesan merakyat lewat media sosial, sementara persoalan pokok rakyat tak tersentuh.
Alih-alih memimpin dengan gagasan dan strategi, banyak kepala daerah hari ini menjelma seperti selebritas lokal yang menjadikan media digital sebagai panggung utama. Segala aktivitas diubah jadi konten — dari menyapu pasar, memperbaiki lampu jalan, ikut mengecat tembok, hingga naik ke genteng gubuk warga.
Birokrasi Jadi Kru Produksi
Kondisi ini makin parah karena struktur birokrasi lokal turut terseret menjadi kru panggung pencitraan. Kepala dinas dan jajarannya tidak lagi fokus pada kinerja teknis atau pelayanan publik, melainkan sibuk menjadi panitia acara yang menyiapkan sorotan kamera untuk kepala daerah mereka. Segala peristiwa disusun agar tampak menyentuh dan dramatis. Kebijakan kehilangan arah, digantikan oleh alur cerita yang bisa viral.
Padahal, rakyat tidak membayar pemimpin untuk membuat konten, menyapu pasar, memperbaiki lampu PJU, atau ikut mengaspal jalan. Rakyat membayar pemimpin untuk memimpin — untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan, membuka lapangan kerja, menurunkan biaya hidup, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Pencitraan Tidak Menyelesaikan Masalah
Masalah rakyat hari ini nyata dan serius: lapangan kerja sulit, biaya hidup mahal, UMKM sepi, daya beli turun, dan beban hidup makin berat. Semua itu tidak akan selesai dengan konten TikTok atau reels Instagram. Kesulitan ekonomi bukan soal persepsi yang bisa dihapus dengan gaya pemimpin yang sok sederhana — ini soal ketimpangan struktural yang butuh kepemimpinan strategis.
Sayangnya, fenomena ini sudah menjadi pola. Sejak kemunculan Jokowi dengan gaya “merakyat”-nya, tren politik Indonesia terjebak dalam model kepemimpinan simbolik. Dengan wawasan terbatas dan kemampuan teknokratis yang minim, ia sukses membangun mitos pemimpin sederhana. Namun realitanya, di bawah kepemimpinannya, utang negara melonjak tajam, ekonomi stagnan, dan ketergantungan pada utang luar negeri kian dalam.
Model ini lalu ditiru — oleh tokoh-tokoh seperti Deddy Mulyadi, yang nyaris setiap hari membangun kesan “dekat dengan rakyat”, tetapi tak pernah menjelaskan visi jangka panjang atau arah kebijakan strategis. Yang penting tampil, terekam, tersentuh. Padahal, rakyat tidak butuh pemimpin dengan kamera, tetapi pemimpin dengan kerangka kerja.
Gejala pemimpin konten kini menyebar kesegala penjuru tanah air, dimana maniak panggung menjadi trend pimpinan daerah, mulai dari aktifitas yang remeh temeh hingga ikut bersih-bersih tak luput dari aktifitas rutinnya. Saatnya rakyat sadar bahwa apa yang dilakukan pemimpin daerah yang kesannya merakyat bukanlah merakyat yang sesungguhnya, tapi pemimpin yang sedang melestarikan kedangkalan berfikir, yang sedang menipu rakyat seakan mereka merakyat padahal dalam hatinya tertawa puas sudah melakukan pencitraan yang membodohi rakyat.
Kesan Merakyat Tidak Sama dengan Kepemimpinan
Merakyat bukan soal ikut menyapu atau duduk di tikar dengan warga — merakyat adalah ketika keputusan-keputusan besar berpihak pada kepentingan orang kecil. Saat anggaran diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, subsidi transportasi, dan pembukaan lapangan kerja. Saat aparat birokrasi dipimpin dengan etos melayani, bukan diarahkan menjadi fotografer atau pengiring pencitraan.
Yang kini dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang membuat sistem bekerja, bukan sekadar ikut bekerja secara simbolik. Karena jika sistemnya rusak, pemimpin yang ikut menyapu jalan pun hanya sekadar menyapu masalah ke bawah permukaan — bukan menyelesaikannya.
Saatnya Berhenti Terpukau
Kini saatnya rakyat berhenti terpukau oleh sandiwara panggung eksekutif lokal. Kita harus kembali menuntut pemimpin yang berpikir, merancang, dan bertindak secara visioner. Kita harus berhenti mengukur kualitas pemimpin dari viralitas, dan kembali menilai mereka dari kemampuan menyelesaikan masalah yang nyata.
Karena jika tidak, kita akan terus mengulang sejarah kelam: memilih pemimpin yang pandai tampil, tetapi gagal memimpin. Dan pada akhirnya, rakyatlah yang harus membayar harga mahal dari pertunjukan murahan itu — dalam bentuk utang, pengangguran, dan kehidupan yang makin sulit.