Wacana Pendirian PTN di Wonosalam Masih Dinamis, Pemkab Jombang Serap Masukan PTS
Headshot Media JOMBANG – Rencana pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, memicu beragam respons dari kalangan akademik, khususnya para pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah setempat. Menyikapi dinamika itu, Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mengintensifkan dialog dan penjajakan, termasuk mengundang 22 pimpinan PTS untuk memberikan masukan konstruktif.
Bupati Jombang, Warsubi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dilangsungkan pada Rabu (14/5), sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan insan pendidikan tinggi di Jombang.
“Untuk membangun Jombang, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kita perlu gotong royong, perlu mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk PTS yang sudah lebih dulu hadir dan berkembang di daerah ini,” ujar Warsubi.
Dari pertemuan tersebut, muncul dua arus pandangan utama: sebagian pimpinan PTS mendukung rencana pendirian PTN dengan catatan tertentu, sementara sebagian lainnya menolak karena khawatir akan berdampak pada keberlangsungan PTS yang telah eksis.
Menurut Warsubi, Pemkab tidak menutup mata terhadap kekhawatiran tersebut. Semua aspirasi akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
“Yang mendukung ada, yang menolak juga ada. Semua kami tampung. Kami pastikan proses ini dilakukan secara matang, tidak tergesa-gesa,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab juga mengklarifikasi bahwa pendirian kampus milik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur bukan inisiatif sepihak dari pemerintah daerah. UPN Jatim disebut telah memiliki lahan sendiri seluas 15 hektare di kawasan Wonosalam. Dengan demikian, Pemkab tidak menghibahkan tanah sebagaimana sempat dispekulasikan.
Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menambahkan bahwa rencana ini masih dalam tahap penjajakan awal. “Kita akan diskusikan lagi dalam waktu dekat. Tapi insya Allah arahnya positif. Namun tetap, butuh kajian panjang dan mendalam,” ucapnya.
Ia memastikan bahwa Pemkab tetap akan menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi di Jombang. Salah satunya dengan memastikan agar keberadaan PTN baru nantinya tidak mematikan PTS yang telah lebih dulu berkontribusi.
Membaca Dinamika Persaingan PTN dan PTS
Wacana pendirian PTN di daerah yang selama ini belum memiliki institusi pendidikan tinggi negeri memang kerap menjadi polemik. Di satu sisi, kehadiran PTN dipandang mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat di kawasan perdesaan seperti Wonosalam. Namun di sisi lain, tak sedikit PTS yang mengkhawatirkan potensi kompetisi yang tidak sehat, terutama dalam hal perekrutan mahasiswa baru.
Menurut catatan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), banyak PTS di daerah-daerah yang melemah setelah munculnya PTN baru karena keterbatasan daya saing dari segi fasilitas maupun biaya.
Meski begitu, tidak sedikit juga daerah yang berhasil menciptakan sinergi antara PTN dan PTS melalui kebijakan afirmatif, kolaborasi riset, hingga pemetaan segmentasi program studi.
“Keberadaan PTN dan PTS seharusnya saling melengkapi, bukan saling menggerus. Yang penting pemerintah daerah harus adil, memberi ruang tumbuh bagi keduanya,” ujar Dr. Nur Hadi, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, dalam sebuah forum kebijakan pendidikan tahun lalu.
Kesimpulan: Proses Harus Inklusif dan Transparan
Dengan situasi yang masih cair, Pemkab Jombang dinilai telah mengambil langkah awal yang tepat dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Namun, transparansi, kajian akademik yang independen, serta komitmen untuk menjaga keberlangsungan PTS lokal tetap menjadi prasyarat penting agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ekses negatif. (ear/yud)