Opini Warung Kopi : Bau Anyir Skandal Proyek PL Fisik dan Konsultan di Dinas Pendidikan Jombang

Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat, kami berteduh di sebuah warung sederhana, menikmati semilir angin bersama secangkir kopi hitam pahit. Obrolan santai ngalor-ngidul akhirnya sampai juga pada topik sensitif yang kerap menjadi buah bibir: dunia proyek di Kabupaten Jombang yang penuh dinamika. Mulai dari tersingkirnya kontraktor-kontraktor lama yang profesional tetapi tidak memiliki kekuatan, backing, maupun modal kuat untuk “membeli” paket, hingga munculnya fenomena kontraktor berseragam “dinas” yang lihai memanfaatkan celah dan memanipulasi situasi.

Fenomena kontraktor berseragam ini biasanya identik dengan sosok-sosok yang sok bijak, sok berkuasa, dan merasa paling paham aturan. Umumnya mereka berada di level staf, kepala seksi (kasie), atau kepala bidang (kabid). Jurus andalan mereka ketika didatangi kontraktor kecil atau pendatang baru adalah berkata, “Pak, sampean langsung saja ke bos, alias kepala dinas.” Padahal mereka tahu betul, kontraktor kecil mana berani menemui kepala dinas, apalagi sekarang hampir semua dinas di Kabupaten Jombang sudah menerapkan sistem resepsionis layaknya hotel atau perusahaan besar. Tidak semua orang bisa begitu saja menemui pejabat. Jika tidak dikenal, jawabannya standar: sedang rapat, keluar, atau sibuk. Kebijakan seperti ini membuat dinas-dinas terkesan seperti kerajaan yang pejabatnya sulit dijangkau, padahal sejatinya mereka adalah pelayan rakyat.

Obrolan kemudian mengarah pada satu dinas yang seharusnya paling bermoral dibanding dinas lainnya, yakni Dinas Pendidikan. Seharusnya, dinas ini memegang teguh integritas karena tugas sucinya adalah memajukan pendidikan. Fokusnya jangan hanya pada seremoni pembangunan SD-SMP atau peresmian proyek yang dibuat megah dengan kehadiran Bupati dan Ketua DPRD Jombang.

Namun sayangnya, di balik itu semua tersimpan permainan kotor yang melibatkan oknum Kabid yang bertanggung jawab atas proyek fisik, mulai dari konsultan perencana hingga paket PL (Penunjukan Langsung) fisik.

Permainan Konsultan Perencana

Isu miring mengenai konsultan perencanaan di Dinas Pendidikan Jombang sebenarnya sudah lama diketahui oleh kalangan konsultan dan kontraktor setempat. Namun, mereka memilih bungkam karena tahu risiko jika bersuara: dikucilkan dan tidak lagi mendapat proyek. Pasalnya, konsultan perencana tidak melalui lelang, tetapi penunjukan langsung.

Selama bertahun-tahun, konsultan berinisial B menguasai hampir seluruh proyek perencanaan. Untuk menutupi modusnya agar tidak terlihat dikerjakan oleh satu pihak saja, dia mencari “pinjaman bendera” ke berbagai tempat. Konsultan yang tidak dekat dengannya hanya mendapat satu paket, sementara dirinya bebas mengambil sebanyak yang dia mau. Apakah ini wajar? Tentu tidak. Ini adalah permainan licik antara Kabid yang punya kuasa atas proyek dengan konsultan tersebut—persekongkolan yang kotor demi keuntungan pribadi.

Salah seorang konsultan perencana yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa pola ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan kemarin saya melihat PT (Perusahaan Terbatas) digunakan B untuk perencanaan diknas padahal gunakan CV aja cukup, saking kewalahannya cari pinjaman CV ucapnya sambil wanti-wanti jangan ditulis namanya takut tidak diberi paket lagi oleh pak R, hehe keluar juga inisialnya.

Ironisnya, konsultan ini bukan hanya menguasai paket konsultan, tetapi juga proyek fisik. Dengan kata lain, dia adalah “konsultor” alias konsultan yang sekaligus menjadi kontraktor. Merencanakan sendiri, mengerjakan sendiri, dan tentu saja semua ini atas restu sang Kabid.

Permainan PL Fisik

Modus operandi dalam proyek PL fisik tidak jauh berbeda. Paket proyek dibagi-bagikan kepada mereka yang punya kedekatan khusus, baik langsung dengan Kabid maupun melalui si konsultor andalannya. Bahkan ada dua kategori paket yang ditawarkan: paket premium—yang memungkinkan kontraktor memilih sendiri proyek dengan segala kemudahan dan kelonggaran—dan paket biasa, yakni sisa-sisa proyek yang sudah dipilih para kroni.

Seperti disebutkan sebelumnya, jika ada kontraktor yang bukan bagian dari lingkaran mereka, jawabannya selalu sama: silakan langsung ke Kepala Dinas. Namun, kita semua tahu Kadis Diknas adalah seorang Plt yang juga merangkap jabatan di DPMPTSP, yang tidak begitu mengenal kontraktor, itu hanya akal-akalan sang kabit supaya tidak dikejar minta proyek PL. Lagi-lagi, sistem resepsionis dan pengamanan dinas mempersulit akses sehingga kontraktor kecil hanya bisa gigit jari.

Sementara itu, Bupati, Ketua DPRD, dan Sekda hanya disibukkan dengan seremoni: memulai pembangunan 27 SDN atau meresmikan kamar mandi sekolah, tanpa tahu ada permainan busuk di balik semua itu.

Untuk sementara, cukup sampai di sini. Di lain kesempatan, kami akan bongkar lebih vulgar lagi agar semua menjadi terang-benderang.

Jombang, 5 Mei 2025

Oleh Pimred Headshot Media