Empat komisi di DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah di luar kabupaten untuk mendalami berbagai isu strategis yang relevan dengan tugas pokok mereka. Kunjungan ini melibatkan Komisi A, B, C, dan D dengan fokus bahasan yang berbeda-beda, mulai dari pemberdayaan masyarakat desa, kestabilan harga sembako, efisiensi anggaran, hingga perlindungan hak pekerja.

Komisi A Pelajari Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bantul

Komisi A DPRD Jombang melakukan kunker ke DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembahasan adalah optimalisasi penggunaan APBDes untuk program pemberdayaan masyarakat desa.

“Kami ingin memastikan APBDes benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang.

Ia mencontohkan praktik baik di Bantul, di mana pelaksanaan hingga realisasi pembangunan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Komisi B Tinjau Stabilitas Harga Sembako Pascakebaran

Komisi B DPRD Jombang memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi kunker. Fokus pembahasan adalah kondisi ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok usai Hari Raya Idulfitri.

“Kami ingin mengetahui situasi harga pangan pascalebaran, apakah tersedia dan tetap stabil,” ujar Anas Burhani, Ketua Komisi B DPRD Jombang.

Dari hasil kunjungan, diketahui bahwa kondisi saat ini masih terbilang aman. Namun, pihaknya tetap menaruh perhatian khusus pada potensi kenaikan harga jika stok mulai menipis.

Komisi C Dalami Strategi Efisiensi Anggaran di Sleman

Komisi C DPRD Jombang bertandang ke DPRD Kabupaten Sleman. Kunjungan tersebut bertujuan menggali strategi efisiensi anggaran yang dapat diaplikasikan di Jombang.

“Jombang telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 54 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata anggota Komisi C, Dian Ayunita Prastumi.

Ia menegaskan pentingnya pendataan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan skala prioritas perbaikan. “Mulai dari klasifikasi rusak berat, sedang, hingga ringan perlu diidentifikasi secara akurat,” tegasnya.

Komisi D Fokus Perlindungan Hak Pekerja

Komisi D juga mengunjungi DPRD Kabupaten Sleman, dengan topik pembahasan tentang mekanisme perlindungan hak pekerja serta penegakan regulasi ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja di Jombang terlindungi dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi D, Erna Kuswati.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus menjadi fasilitator penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan. “Peran pemerintah sangat penting sebagai penengah yang adil,” tandasnya. (Ear/kas)