Lelang Masih Sepi, PBJ Ambil Langkah Aktif

Proses lelang proyek fisik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang masih terpantau sepi. Sebagai langkah percepatan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki paket kegiatan konstruksi.

Kepala Bagian PBJ, Joko Murcoyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan bersama PPK pada Jumat lalu guna membahas percepatan lelang dan pengadaan proyek, termasuk yang menggunakan skema e-purchasing.

“Sudah ada pertemuan pekan lalu dengan para PPK. Selain membahas paket tender, kami juga membicarakan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing,” kata Joko, Sabtu (13/4).

Dokumen Masih Disusun, PBJ Lakukan Jemput Bola

Joko menjelaskan bahwa sebagian besar OPD masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan konstruksi, sehingga dokumen tersebut belum bisa dikirimkan ke PBJ. Namun, koordinasi terus dilakukan, termasuk terkait penggunaan sistem terbaru inaproc versi 6 untuk pengadaan elektronik.

“Yang non-tender juga banyak yang konsultasi, seperti pendaftaran akun di portal pengadaan nasional versi terbaru. Kami juga aktif melakukan jemput bola ke OPD,” tambahnya.

Lima Paket Proyek Sudah Masuk, Dua dari Dikbud Tiga dari PUPR

Hingga saat ini, PBJ telah menerima lima dokumen paket proyek fisik. Dua di antaranya berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), sementara tiga lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang.

“Dua paket dari Dikbud yaitu pembangunan ruang kelas baru di SMPN 4 Jombang dengan anggaran Rp 400 juta dan di SMPN 1 Jombang sebesar Rp 800 juta,” jelas Joko.

Tiga paket dari Dinas PUPR mencakup rekonstruksi ruas jalan Kedungdowo–Jatibanjar senilai Rp 608 juta, ruas Kauman–Munungkerep dengan pagu Rp 3,9 miliar, serta ruas Jatigedong–Tapen dengan alokasi Rp 413 juta.

Proses Review dan Pendampingan Sebelum Tender

Setelah dokumen diterima, tim pokja PBJ akan melakukan review. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka proses lelang akan diumumkan. Namun jika masih ada kekurangan, tahapan ini bisa tertunda.

“Setelah dokumen lengkap dan hasil review oke, baru akan diumumkan. Targetnya lima paket ini bisa naik tender akhir April. Tapi jika masih ada yang kurang, bisa mundur ke Mei,” ujar Joko.

Beberapa Proyek Lain Segera Menyusul

Di luar lima paket yang sudah masuk, sejumlah OPD lainnya juga tengah menyiapkan dokumen proyek fisik mereka. Di antaranya proyek lanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pembangunan Pasar Ploso yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin).

“DPMPTSP masih menyelesaikan DED-nya, dan untuk Pasar Ploso dari Disdagrin sempat bersurat namun ada perubahan, jadi belum dikirim kembali ke kami,” jelasnya.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Jombang berharap proses lelang proyek fisik bisa berjalan lebih cepat agar pembangunan di berbagai sektor dapat segera terealisasi. (ear)