DPRD Jombang Desak BBWS Segera Perbaiki Plengsengan Rusak
Kerusakan yang terjadi pada plengsengan precast lining milik BBWS Brantas mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Jombang. Komisi C DPRD menuntut agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera mengambil langkah perbaikan menyeluruh.
Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifulloh ST, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Ia menekankan bahwa BBWS harus segera melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak tersebut.
“Kerusakan ini harus segera ditangani. Kami mendorong BBWS bertindak cepat,” ujarnya, Rabu (9/4), sebelum berangkat dinas ke Jakarta.
Ia menyayangkan bahwa proyek dengan anggaran besar hingga belasan miliar rupiah tersebut baru berumur satu hingga dua tahun, namun sudah mengalami kerusakan serius.
“Baru dibangun, tapi kondisinya sudah rusak. Apalagi sekarang musim hujan tidak menentu, bisa berisiko lebih besar jika dibiarkan,” tegasnya.
Syaifulloh juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk aktif melaporkan kondisi kerusakan kepada BBWS, meskipun secara kewenangan pemkab tidak langsung bertanggung jawab.
“Pemkab tetap bisa berperan dalam pengawasan dan melaporkan secara resmi kondisi kerusakan yang terjadi,” tambahnya.
Sebelumnya, kerusakan parah terlihat pada plengsengan di Sungai Rejoagung II yang melintasi Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno. Banyak bagian dari precast lining yang ambruk dan ambles. Warga setempat mempertanyakan mutu pengerjaan proyek tersebut, mengingat nilai proyek yang tidak sedikit dan bersumber dari APBN.
Saat dikunjungi pada Rabu (9/4), sejumlah bagian plengsengan terlihat rontok, dengan beberapa titik bahkan ambles dua kali dalam waktu berdekatan. “Pertama rusak Desember lalu, sempat diperbaiki, tapi rusak lagi Januari. Sejak itu belum ada perbaikan,” ujar Santoso, warga setempat.
Ia mengaku heran, karena proyek baru rampung pada 2024 namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. “Baru selesai tahun lalu, tapi sudah ambrol. Ini jelas jadi pertanyaan,” katanya.
Kerusakan yang hampir merata membuat warga khawatir akan potensi banjir yang lebih besar jika perbaikan tak kunjung dilakukan.
Kepala Desa Gondek, Hisbulloh Huda, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut ambrolnya plengsengan terjadi saat banjir besar di Januari lalu yang melanda enam kecamatan. “Debit air sangat tinggi waktu itu, bahkan air sempat masuk ke permukiman. Sebanyak 25 rumah terdampak,” jelasnya.
Menurutnya, banjir tersebut merupakan yang terparah dalam sejarah wilayahnya, karena sebelumnya tidak pernah terjadi banjir sampai separah itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Jombang, Sultoni, mengatakan bahwa proyek tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan BBWS Brantas. Pihaknya hanya bisa menyampaikan laporan apabila ada kerusakan di lapangan.
“Itu proyek BBWS, jadi tanggung jawab dan wewenang mereka. Kami hanya bisa bantu melaporkan,” ujar Sultoni.
Ia menjelaskan bahwa terkadang BBWS belum mengetahui kondisi di lapangan karena keterbatasan tenaga teknis. Oleh karena itu, pihaknya membantu menyampaikan laporan kerusakan. Namun, terkait jadwal perbaikan, ia mengaku tidak bisa memberikan kepastian.
“Kapan diperbaiki kami belum tahu. Kami hanya melaporkan, keputusan tetap di BBWS,” tutupnya. (kas)