Masih Ada 18.000 Rumah Tak Layak Huni di Jombang, Bupati Warsubi Minta Bantuan Kementerian PKP
Jombang, Headshot Media – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengidentifikasi sebanyak 18.000 rumah warga masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencerminkan masih tingginya persoalan pemukiman di Jombang yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan.
Bupati Jombang Warsubi menyatakan telah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pengajuan itu dilakukan pekan lalu, tepatnya pada Selasa, 23 Juli 2025, dalam kunjungannya ke Jakarta.
“Kementerian sudah membuka ruang. Kita sudah sampaikan bahwa ada 18 ribu rumah tidak layak huni di Jombang. Kalau bisa dibantu antara 10 ribu hingga 15 ribu unit, itu sangat bagus,” ujar Warsubi pada Senin (30/7).
Bupati menekankan bahwa pengajuan bantuan ini bukan semata angka, melainkan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang untuk segera melakukan verifikasi data RTLH secara menyeluruh.
“Saya tidak ingin kerja asal-asalan. Data yang dikirim ke pusat harus valid, lengkap dengan by name by address, dan dapat diverifikasi langsung di lapangan,” tegasnya. “Ini menyangkut hak dasar masyarakat kita yang paling rentan. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan malah tidak terdata.”
Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
Menurut Warsubi, peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat besar. Namun, akses terhadap bantuan tersebut sangat bergantung pada kelengkapan dan kebenaran data yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Kalau datanya benar dan programnya tepat sasaran, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem. Sebab rumah layak itu bukan kemewahan, melainkan hak dasar warga negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut pembangunan rumah yang sehat dan aman akan berdampak luas, mulai dari ketenteraman keluarga, konsentrasi belajar anak-anak, hingga produktivitas masyarakat secara umum.
“Saya ingin program ini menjadi warisan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah sosial. Rumah yang layak akan mendorong kualitas hidup yang lebih baik,” tandasnya.
Perkim Siap Validasi Data Bersama Desa
Menanggapi arahan Bupati, Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi, menyatakan siap menindaklanjuti percepatan pendataan RTLH di seluruh kecamatan. Pihaknya akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara langsung untuk memastikan data yang disusun benar-benar representatif.
“Kami akan berkoordinasi dengan camat dan kepala desa. Validasi data akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar tidak ada yang tercecer,” kata Agung.
Program RTLH ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman di Jombang, terutama di tengah dorongan pemerintah pusat terhadap pembangunan inklusif dan berkeadilan. (*)