HEADSHOT JOMBANG — Di tengah tekanan fiskal dan proyeksi penurunan anggaran penanganan jalan pada 2027, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pagu indikatif dalam KUA-PPAS 2027 yang disampaikan PUPR, anggaran penanganan jalan diproyeksikan sekitar Rp65 miliar, turun sekitar Rp50 miliar dibandingkan anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp115 miliar. Penurunan tersebut membuat ruang untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan menjadi lebih terbatas.

Namun, keterbatasan anggaran tersebut tidak berarti perawatan jalan akan dihentikan. PUPR Jombang justru akan memperkuat strategi pemeliharaan dengan menentukan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, S.T., M.T., mengatakan pemeliharaan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya penanganan lebih besar.

“Fokus kita tetap pemeliharaan. Jangan sampai kerusakan ringan tidak segera ditangani kemudian menjadi kerusakan berat. Skala prioritas benar-benar harus kita lakukan,” kata Bustomi.

Perawatan Menjadi Pilihan Strategis

Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, PUPR harus memilih antara memperluas pekerjaan rehabilitasi atau memastikan jalan yang masih dapat dipertahankan kondisinya tetap berfungsi baik.

Bustomi sebelumnya menjelaskan, dari rancangan KUA-PPAS 2027, porsi anggaran untuk rehabilitasi diperkirakan sangat terbatas. Sebagian besar akan diarahkan pada kegiatan pemeliharaan.

“Hampir tidak ada untuk rehabilitasi, paling pemeliharaan. Pemeliharaan pun juga minim,” ujarnya.

Artinya, pola penanganan jalan ke depan kemungkinan akan lebih selektif. Ruas dengan kerusakan ringan akan diupayakan mendapat penanganan lebih awal agar tidak berkembang menjadi lubang maupun kerusakan struktur yang membutuhkan anggaran jauh lebih besar.

Tetap Cari Dukungan APBN

Selain mengandalkan APBD Kabupaten Jombang, PUPR juga berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui program seperti Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hingga saat ini, besaran alokasi yang akan diterima Jombang untuk 2027 belum dapat dipastikan. Karena itu, PUPR masih mengikuti proses pengusulan dan penetapan anggaran pemerintah pusat.

“Kita tetap berusaha mendapatkan anggaran dari APBN seperti IJD dan DAK. Kita mengikuti proses yang ada di sana,” ungkap Bustomi.

PUPR Sudah Lakukan Pemeliharaan di Sejumlah Ruas

Komitmen pemeliharaan tersebut juga terlihat dari pekerjaan PUPR Jombang sepanjang 2026. Dinas PUPR mencatat sejumlah penanganan jalan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari hotmix, coldmix hingga lapen.

Dalam penanganan infrastruktur menjelang Muktamar NU ke-35, misalnya, PUPR melakukan pemeliharaan rutin jalan sekaligus menutup sejumlah lubang pada ruas yang membutuhkan penanganan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika kemampuan anggaran terbatas, pemeliharaan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan umur layanan jalan.

Di sisi lain, Pemkab Jombang juga telah menetapkan standar biaya umum untuk tahun anggaran 2027 melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2026, yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Tantangan Menjaga Jalan di Tengah Efisiensi

Penurunan anggaran tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan pemeliharaan jalan tidak otomatis berkurang ketika anggaran mengalami efisiensi.

Karena itu, strategi PUPR untuk memprioritaskan pemeliharaan kerusakan ringan menjadi penting. Jalan yang segera ditangani berpotensi menghindarkan pemerintah dari biaya rehabilitasi yang lebih besar di kemudian hari.

Bustomi memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kondisi jalan.

“Skala prioritas benar-benar harus kita lakukan,” tegasnya.

Dengan demikian, meski ruang fiskal 2027 diproyeksikan semakin sempit, PUPR Jombang tetap menempatkan perawatan jalan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Tantangannya kini bukan sekadar membangun jalan baru, tetapi bagaimana dengan anggaran yang lebih terbatas pemerintah mampu mempertahankan jalan yang sudah ada agar tetap aman dan layak digunakan.

Editor : A Javas

Reporter : Angel