HALTE MODERN BERDIRI DI BERBAGAI TITIK DI JOMBANG, TAPI ANGKUTAN UMUM HAMPIR TAK TERLIHAT, MASIHKAH BERFUNGSI?

JOMBANG – Sejumlah halte modern yang dibangun di beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Jombang kini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Bangunan yang awalnya digadang-gadang menjadi fasilitas penunjang transportasi publik itu kini terlihat lebih sering kosong tanpa aktivitas angkutan umum yang melayani penumpang.

Pantauan di sejumlah lokasi, halte masih berdiri kokoh di tepi jalan. Namun, keberadaan angkutan umum yang berhenti di sana semakin jarang ditemui. Bahkan, warga menilai hanya tersisa satu hingga dua jalur angkutan yang masih beroperasi secara terbatas.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan halte yang menelan anggaran pemerintah. Apakah fasilitas tersebut masih menjalankan fungsi sebagaimana mestinya atau justru menjadi bangunan yang minim manfaat?

Secara fungsi, halte dibangun sebagai tempat naik dan turun penumpang angkutan umum. Selain memberikan kenyamanan dan perlindungan dari panas maupun hujan, halte juga bertujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib karena kendaraan umum memiliki titik pemberhentian resmi.

Keberadaan halte juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Dengan meningkatnya jumlah pengguna angkutan umum, diharapkan kemacetan, konsumsi bahan bakar, hingga polusi udara dapat ditekan.

Namun, tujuan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud di Jombang. Seiring meningkatnya kepemilikan sepeda motor dan mobil pribadi, jumlah penumpang angkutan umum terus menurun. Banyak trayek yang dahulu melayani masyarakat kini berhenti beroperasi karena sepi penumpang.

Akibatnya, halte yang telah dibangun kehilangan fungsi utamanya. Di beberapa lokasi, fasilitas tersebut justru lebih sering dimanfaatkan sebagai tempat berteduh pengendara, lokasi parkir sementara, hingga tempat memasang iklan.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kondisi transportasi umum di Jombang. Jika memang angkutan umum konvensional sudah semakin berkurang, diperlukan kebijakan baru agar halte yang telah dibangun tidak menjadi aset yang terbengkalai.

Evaluasi tersebut dapat mencakup pengembangan sistem angkutan umum yang lebih modern, integrasi dengan layanan transportasi lainnya, maupun pemanfaatan halte sebagai titik pemberhentian bus antarkota, angkutan sekolah, atau layanan transportasi berbasis kawasan.

Hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan keberlanjutan program transportasi publik di Kabupaten Jombang. Di tengah keberadaan halte yang tersebar di berbagai titik, angkutan umum justru semakin sulit ditemukan. Pertanyaan pun muncul, ke mana perginya armada angkutan umum yang dulu menjadi andalan warga, dan apakah pemerintah telah memiliki strategi untuk menghidupkan kembali layanan transportasi publik di Kota Santri tersebut?