Perhutani Dukung Peninjauan Lokasi Rencana Pembangunan Yon TP oleh Pangdam V/Brawijaya di Jombang
Jombang – Perhutani KPH Jombang menerima kunjungan kerja Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., bersama Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur Wawan Triwibowo untuk meninjau lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Area yang ditinjau berada di petak 14 RPH Purwodadi, BKPH Gedangan, KPH Jombang, yang termasuk kawasan indikatif KHDPK dengan luas sekitar 54,73 hektare di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Kamis (4/6).
Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan Yon TP. Setelah itu, rombongan melaksanakan kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap warga setempat.
Administratur Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayani Y.S., menegaskan bahwa Perhutani terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan.
Ia menyampaikan bahwa Perhutani berkomitmen membangun kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan agar fungsi kawasan hutan tetap terjaga. Terkait rencana pembangunan Yon TP dan Brigif, dukungan lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik sosial, serta tetap mendukung upaya pelestarian hutan dan pencapaian target perusahaan.
Berdasarkan penjelasan Dandim 0814/Jombang, total lahan yang disiapkan untuk pembangunan Markas Brigif dan Markas Yonif TP mencapai 86,49 hektare. Rinciannya, sekitar 54,78 hektare diperuntukkan bagi pembangunan Yonif TP dan 31,71 hektare untuk pembangunan Brigif. Kawasan tersebut memiliki topografi bergelombang hingga perbukitan rendah dengan beberapa bagian yang relatif datar. Saat ini, proses administrasi lahan masih dalam tahap pengajuan.
Dalam sambutannya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menyampaikan apresiasi kepada Perhutani dan Forkopimda Jombang atas dukungan yang diberikan dalam penentuan lokasi pembangunan Yon TP. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan di Jawa Timur akan dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.
Pangdam juga meminta agar sosialisasi kepada kelompok tani hutan dan para pesanggem dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut, ia berharap pembangunan empat barak awal dapat rampung pada pertengahan Juli sehingga segera dapat digunakan oleh personel. Menurutnya, proses pembangunan juga akan melibatkan tenaga kerja lokal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Program pembentukan batalyon yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tersebut, lanjut Pangdam, merupakan bagian dari strategi memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi pembangunan.
Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menegaskan komitmen Polres Jombang untuk terus mendukung dan bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan Brigif maupun Yonif Teritorial Pembangunan di Kabupaten Jombang.
Kunjungan kerja Pangdam turut dihadiri sejumlah pejabat Kodam V/Brawijaya, antara lain Kadivre Perhutani Jawa Timur, Kelompok Ahli Pangdam, Irdam V/Brawijaya, Asrendam, dan Kasmin Pangdam. Kehadiran rombongan disambut oleh jajaran Perhutani KPH Jombang, Forkopimda Kabupaten Jombang, Forkopimca Mojowarno, Kepala Desa Grobogan, kelompok tani hutan, pesanggem, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak berharap terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah, aparat keamanan, Perhutani, dan masyarakat sehingga pelaksanaan program strategis nasional dapat berlangsung dengan lancar, kondusif, serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.