Info DaerahPolitics

RAPBD 2026: Golkar Jombang Dorong Digitalisasi Pajak, Optimalisasi PAD, dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Share

Headshot Media – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dalam rapat paripurna bersama Bupati Jombang. Dalam sikap politiknya, Golkar menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan arah pembangunan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jubir Fraksi Golkar, Rahmat Agung Saputra, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Jombang yang dinilai semakin intensif dan inovatif dalam memperkuat basis data wajib pajak, pengawasan, pendataan aset, hingga digitalisasi layanan pajak daerah.

“Digitalisasi pajak adalah strategi cerdas untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Penyesuaian PBB-P2 yang proporsional juga penting untuk meringankan masyarakat berpenghasilan rendah, sambil memaksimalkan potensi pajak komersial seperti pabrik, SPBU, dan gudang,” ujar Agung dalam sidang paripurna, Kamis (13/11).

Dorong Efisiensi Retribusi dan Sinergi Antar-OPD

Selain pajak daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi kenaikan pendapatan retribusi sebesar 2,60 persen pada tahun 2026. Fraksi menilai sistem pembayaran berbasis digital perlu diperkuat agar masyarakat dapat membayar retribusi dengan cepat, mudah, dan tertib.

“Pengawasan terhadap sumber retribusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika lintas OPD bisa bersinergi dengan baik, pendapatan retribusi daerah akan jauh lebih optimal dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Apresiasi untuk Kinerja BUMD dan Dorongan Inovasi

Fraksi Golkar turut memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja BUMD Jombang yang diproyeksikan tumbuh 2,68 persen pada 2026. Salah satunya PERUMDA Perkebunan Pangklungan, yang dinilai menunjukkan tren positif setelah adanya penyegaran direksi.

“Kami berharap BUMD semakin inovatif dan membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat perekonomian daerah,” tegas Agung.

Optimalisasi Pendapatan Melalui CSR dan Program Kementerian

Di sisi lain, Golkar meminta Pemkab Jombang untuk terus melakukan efisiensi dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Fraksi menilai optimalisasi PAD juga dapat diperkuat melalui potensi CSR perusahaan serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

“Jombang harus kreatif mencari sumber pendanaan baru. Komunikasi dengan kementerian perlu diperkuat agar program daerah lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Dorong Penguatan Ekonomi Desa Melalui KDMP

Fraksi Golkar juga menyinggung peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai strategis dalam meningkatkan ekonomi desa. Program satu dusun satu usaha prioritas menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi rakyat yang perlu diperluas.

BACA JUGA :  Tradisi Pedang Pora Iringi Pisah Sambut Kapolres Jombang

Pengembangan Wisata, Seni, dan Budaya Lokal

Di sektor pariwisata, Golkar menegaskan pentingnya pengembangan destinasi, seni, dan budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurut Fraksi, pertumbuhan wisata akan memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

Perbaikan Data DTSEN dan Penguatan Perlindungan Guru

Golkar juga menyoroti validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Hingga kini, masih ditemukan warga miskin yang belum terdata sehingga berpotensi menerima bantuan tidak tepat sasaran.

Fraksi meminta Pemkab Jombang melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh. Selain itu, Golkar menegaskan pentingnya implementasi SK Bupati No.188.4.45/369/415.10.1.3/2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya untuk menjamin keamanan guru dalam proses belajar mengajar.

Apresiasi Pembangunan Infrastruktur dan Penyerapan Anggaran

Dalam penutupnya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas penyerapan anggaran yang dinilai efektif. Pembangunan jalan beton yang tersebar di sejumlah wilayah disebut berhasil meningkatkan akses mobilitas warga dan membuka peluang pengembangan wisata.

“Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kami yakin Pemerintah Kabupaten Jombang mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *