“Mutasi Pejabat Jombang: Bupati Warsubi Tegas Tak Ada Transaksi, Tapi ‘Orang Dekat’ Main di Balik Layar”
JOMBANG – Angin mutasi di lingkup Pemkab Jombang kian berhembus kencang. Isyarat perombakan pejabat mulai awal September memunculkan dinamika panas di balik layar. Bupati Warsubi berulang kali menegaskan tidak ada transaksi jabatan. Namun, narasi berbeda justru berkembang dari orang-orang yang mengaku “dekat” dengan lingkar kekuasaan.
Sumber internal Headshot Media menyebut, sejumlah pihak yang merasa bagian dari “timses” hingga ring satu bupati mulai bergerak lincah. Mereka bukan sekadar menyodorkan nama, tapi juga menjaring pejabat-pejabat yang punya ambisi dan peluang naik jabatan.
“Itu kan bupati yang bilang begitu (tidak ada jual beli jabatan). Kalau kita sounding-sounding butuh operasional,” ujar salah satu figur yang kerap mengatasnamakan diri sebagai orang dekat bupati.
Gesekan Internal dan Berebut Pengaruh
Bukan hanya soal jabatan, gesekan antar kelompok pun kian menguat. Trio “lurah” dan “Timses” serta ring 1 Birokrasi yang selama ini mengklaim sebagai tim inti dikabarkan terlibat perebutan pengaruh. Motifnya sederhana: siapa yang merasa berjasa menaikkan pejabat tertentu, akan memperoleh loyalitas, yang ujung-ujungnya bermuara pada akses pembagian kue APBD.
Pola ini bukan hal baru. Beberapa bulan lalu, publik santer mendengar kabar soal manuver tim sukses dalam proyek penunjukan langsung (PL) dan e-katalog di sejumlah dinas. Kini, pola serupa dikhawatirkan kembali muncul lewat jalur mutasi jabatan.
Di lapangan, istilah paket jalur langit menjadi perbincangan tersendiri. Julukan itu disematkan pada proyek-proyek yang disebut-sebut mendapat endorsement orang dekat bupati. Sejumlah kepala dinas dan kabid bahkan lebih memilih bungkam ketika ditanya. “Itu paketnya turun dari langit, Mas,” ujar seorang pejabat dengan nada hati-hati.
Dinas Pendidikan Jadi Rebutan
Sumber terpercaya menyebut, tensi tertinggi perebutan jabatan ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Posisi kepala dinas yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt) diperebutkan sedikitnya dua kandidat. Salah satu calon diproyeksikan bergeser ke Dinas Perhubungan, sehingga praktis hanya dua nama yang bertahan.
Tak berhenti di kursi kadis, jabatan strategis di level kabid pun ikut jadi arena tarung. Kursi Kepala Bidang Pembinaan SDN, misalnya, diincar beberapa kandidat. Salah satunya disebut sangat berpeluang karena memiliki banyak jalur kedekatan, mulai dari tim sukses, ring satu, hingga jejaring lain. Namun, langkahnya dikabarkan terhambat karena kurang mendapat restu dari figur penting di lingkar dalam bupati.
Kursi Panas di PUPR
Kondisi serupa terjadi di Dinas PUPR. Posisi kabid tertentu disebut-sebut tengah “digoyang” lantaran dianggap terlalu kaku dan tak bisa mengakomodir aspirasi tim sukses. Padahal, dari data yang dihimpun, sebagian besar paket proyek di dinas ini justru lebih banyak mengalir lewat jalur “langit”.
Nama kandidat pengganti pun sudah beredar. Salah satunya mantan pejabat PUPR yang dinilai lebih lentur dalam bersinergi dengan kepentingan kelompok di lingkar kekuasaan.
Antara Meritokrasi dan Politik Kedekatan
Fenomena ini menimbulkan ironi. Mutasi yang semestinya berbasis meritokrasi justru rentan ditunggangi kepentingan sesaat. Jika benar bupati berkomitmen tidak ada transaksi jabatan, seharusnya langkah pengawasan diperketat.
Bupati bisa menurunkan tim intelijen internal untuk memantau pergerakan orang-orang yang mengaku “dekat” atau tim sukses. Begitu pula pola proyek jalur langit yang bisa dilacak dari distribusi paket di tiap dinas. Dari situ, komitmen bersih dan tata kelola pemerintahan yang transparan bisa dibuktikan.
Tanpa langkah tegas, mutasi hanya akan menjadi panggung politik kedekatan—jauh dari semangat meritokrasi, dan berpotensi melahirkan pejabat yang lebih loyal kepada kelompok tertentu ketimbang kepada publik yang mereka layani. (*)
Editor : Adm