47 SD Negeri di Jombang Krisis Pendaftar, Tiga Sekolah Tak Kebagian Murid Sama Sekali
JOMBANG – Dunia pendidikan dasar di Kabupaten Jombang tengah menghadapi situasi memprihatinkan. Usai penutupan tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar Negeri pada 30 Juni lalu, tercatat puluhan sekolah negeri nyaris tanpa peminat.
Dari total 470 SD negeri yang telah melaporkan hasil penerimaan siswa baru melalui laman resmi SPMB Jombangkab, sebanyak 47 sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa, dan yang lebih mengejutkan, tiga sekolah bahkan tidak mendapatkan satu pun murid baru.
Kondisi ini dialami oleh SDN Selorejo (Mojowarno), SDN Kertorejo 1 (Ngoro), dan SDN Pojokklitih 3. Sementara itu, beberapa SD lainnya hanya mendapat dua hingga empat siswa saja. SDN Jabon 2 dan SDN Sumberaji 2 Kabuh masing-masing hanya kebagian dua murid, disusul SDN Wonokerto Wonosalam dan SDN Kaliwungu dengan tiga murid, serta SDN Tambakrejo dan SDN Marmoyo Kabuh yang masing-masing hanya memperoleh empat siswa.
Kepala SDN Jombatan 6 Jombang, Nur Salim, mengaku hanya mendapatkan enam murid pada tahun ajaran ini. Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, sekolahnya masih bisa menjaring 12–15 siswa.
“Jumlah pendaftar makin menurun. Faktor lokasi yang kurang strategis dan minimnya TK di sekitar sini sangat memengaruhi,” kata Nur Salim, Kamis (3/7).
Situasi ini menggambarkan realitas ironis di lapangan, ketika pemerintah daerah sibuk mempopulerkan program pendidikan populis seperti Sekolah Rakyat, namun di sisi lain sekolah-sekolah dasar konvensional—yang telah lama eksis dan melayani pendidikan dasar—justru mengalami penurunan tajam dalam jumlah murid.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Rhendra Kusuma, tak menampik kondisi tersebut. Ia menyebut banyak faktor yang memengaruhi sepinya pendaftar.
“Selain karena kompetisi dengan sekolah lain, bisa juga karena memang jumlah anak usia sekolah di lingkungan itu terbatas,” ungkapnya.
Rhendra menambahkan, peluang bagi sekolah-sekolah yang kekurangan murid masih terbuka melalui jalur pemenuhan pagu yang dibuka mulai 4 hingga 8 Juli mendatang. Namun ia juga mengakui, apabila hingga tahapan itu jumlah siswa tak kunjung bertambah, maka tidak banyak yang bisa dilakukan.
Krisis ini seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemkab Jombang dan Dinas Pendidikan. Jika tidak segera dilakukan intervensi kebijakan yang menyentuh akar masalah—mulai dari redistribusi siswa, revitalisasi sekolah, hingga transparansi program pendidikan—maka bukan tidak mungkin akan lebih banyak SD negeri yang mati suri di tahun-tahun mendatang. (*)
Editor : adm