“Jombang Resik?”: Di Balik Slogan Lingkungan, TPS3R Mangkrak, Pemulung Terpinggirkan, dan Proyek Sampah Sarat Kepentingan
HEADSHOT INVESTIGASI – Jombang.
Slogan “Jogo Jombang Resik” kembali dikumandangkan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kamis (5/6/2025). Bupati Warsubi dan jajarannya turun langsung memimpin kerja bakti di Pasar Peterongan, membagikan tumbler dan mengimbau kurangi plastik. Tapi di balik riuh kampanye dan seremoni, sistem pengelolaan sampah di Jombang justru menyisakan banyak ironi.
TPS3R Mandek, Dibiarkan Tak Berfungsi
Salah satu titik kritis terletak pada proyek Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dibangun dengan dana ratusan juta dari APBD dan dana pusat. Beberapa lokasi yang seharusnya aktif mengelola sampah organik dan anorganik, kini justru terbengkalai.
TPS3R Desa Plosokerep, misalnya, sejak akhir 2023 tak lagi beroperasi optimal. Kepala dusun setempat, yang enggan disebut namanya, menyebut alat pencacah sampah rusak dan belum diperbaiki hingga kini. “Sudah kami laporkan ke dinas, tapi jawabannya tunggu dana perawatan. Sementara itu ya mangkrak, padahal mesin baru dibeli dua tahun lalu,” ungkapnya.
Data dari DLH Jombang menyebut ada 27 TPS3R yang dibangun sejak 2019, namun hasil penelusuran Headshot Media menemukan bahwa lebih dari separuh tidak lagi beroperasi penuh. Beberapa bahkan sudah menjadi tempat parkir atau gudang warga.
Pemulung Terpinggirkan dari Sistem
Di sisi lain, komunitas pemulung—yang selama ini menjadi ujung tombak informal pengurangan sampah plastik—tidak dilibatkan dalam sistem resmi. Ketua Kelompok Pemulung Kaliwungu, Pak Warno (54), mengaku tidak pernah diundang dalam program lingkungan Pemkab.
“Kami ini setiap hari nyisir botol plastik, kardus, kaleng. Tapi tidak pernah diajak rembukan. Padahal kami bisa bantu edukasi ke warga juga,” katanya.
Menurutnya, jika Pemkab serius ingin mengurangi sampah, pemulung seharusnya dijadikan mitra, bukan dipinggirkan. Warno bahkan menyebut beberapa lokasi TPS justru merugikan pemulung karena langsung membuang sampah ke TPA tanpa memilah terlebih dahulu.
Proyek Bak Sampah dan Aroma Konflik Kepentingan
Masalah lain muncul dalam proyek pengadaan bak sampah fiber yang digelontorkan DLH tahun lalu. Dari dokumen LPSE dan hasil penelusuran lapangan, Headshot Media menemukan bahwa proyek senilai Rp milyaran itu dimenangkan oleh perusahaan rekanan terindikasi dekat dengan orang dalam di lingkungan Dinas LH Jombang.
Perlu dicatat bahwa DLH Jombang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengelolaan sampah. Misalnya, pada tahun 2023, anggaran pengelolaan sampah di Jombang mencapai Rp 11 miliar, yang digunakan untuk biaya pengolahan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penanganan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke TPA.
Ironisnya, banyak bak sampah tersebut kini tidak terpakai. Di beberapa titik, bak terlihat rusak karena kualitas material yang buruk dan tidak tahan cuaca. Warga Kelurahan Kepanjen mengaku hanya menggunakan bak itu sebagai “tempat duduk” sore hari.
“Kalo musim hujan malah jadi sarang nyamuk. Tutupnya juga gampang copot. Dari awal kami curiga ini barang asal-asalan,” kata Tika, warga setempat.
Saat dikonfirmasi, DLH Jombang berdalih bahwa kerusakan disebabkan oleh vandalisme dan penggunaan tidak sesuai prosedur. Namun mereka enggan menjawab soal keterkaitan pemenang tender dengan orang dalam pemerintahan.
Kesimpulan: Slogan Tak Cukup, Butuh Reformasi Sistem
Peringatan Hari Lingkungan Hidup memang menjadi panggung naratif yang kuat bagi Pemkab Jombang. Tapi di balik foto Bupati yang memungut sampah dan membagikan botol minum ulang, sistem lingkungan hidup di daerah ini masih pincang.
Diperlukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pengelolaan sampah, pelibatan komunitas akar rumput, dan ketegasan hukum terhadap praktik koruptif berkedok pengadaan. Jika tidak, slogan “Jogo Jombang Resik” akan tinggal menjadi stiker promosi tanpa makna nyata bagi bumi yang semakin sesak oleh plastik.