Sekolah Rakyat dan Janji Kesetaraan: Antara Seleksi Ketat dan Mimpi Anak Pinggiran
Oleh Redaksi Headshot Media
Pagi masih muda ketika petugas dari Pemkab Jombang melangkahkan kaki menuju rumah-rumah sederhana di pelosok desa. Satu per satu, mereka memverifikasi langsung kondisi ekonomi calon siswa Sekolah Rakyat. Bukan tanpa alasan, verifikasi faktual ini menjadi instrumen utama untuk menyaring siapa yang benar-benar berhak mengakses bangku sekolah yang katanya disiapkan untuk “mereka yang terpinggirkan”.
Dalam diam, kita tahu: program ini bukan sekadar pendidikan. Ia adalah kritik terhadap sistem pendidikan formal yang seringkali menjauh dari rakyat kecil.
“Sekolah Rakyat bukan hanya soal gedung, tapi tentang siapa yang berhak belajar.”
Bupati Jombang dan jajaran Pemkab tampaknya ingin membuktikan bahwa negara hadir. Tapi kehadiran yang dimaksud bukan dengan spanduk dan peresmian seremonial, melainkan kehadiran yang konkret—dalam bentuk dapur umum, toilet bersih, hingga guru-guru ASN yang diutus untuk mengabdi.
Namun tentu saja, pertanyaannya bukan hanya pada kesiapan teknis.
Apa sebenarnya makna Sekolah Rakyat di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional?
Dalam sejarahnya, istilah Sekolah Rakyat bukan barang baru. Ia pernah lahir dalam semangat pemberdayaan di masa-masa awal kemerdekaan. Kini, kata itu dihidupkan kembali di Jombang, tapi tantangannya lebih kompleks: menghadirkan pendidikan bermutu dengan semangat kesetaraan, tanpa jebakan komodifikasi pendidikan.
Realita dan Risiko Simbolik
Langkah Pemkab Jombang—dengan seleksi ketat dan verifikasi faktual—memang perlu diapresiasi. Namun ada risiko lain yang mengintai: menjadikan Sekolah Rakyat sekadar proyek simbolik. Jika hanya menyentuh permukaan—gedung direnovasi, guru ditugaskan, siswa diseleksi—tanpa menyentuh filosofi pendidikan emansipatoris, maka Sekolah Rakyat bisa berakhir sebagai artefak visual belaka.
Seperti kata Rocky Gerung, “Negara kadang hanya hadir sebagai visualisasi kebijakan, bukan praksis kesejahteraan.” Maka yang harus dijaga bukan hanya akurasi data, tapi juga keberpihakan ideologis.
Pendidikan Sebagai Ajaran Perlawanan
Jika benar Sekolah Rakyat ini ingin menjadi benteng terakhir pendidikan bagi yang termarjinalkan, maka ia harus menjadi ruang perlawanan terhadap eksklusi sosial. Di sinilah guru tak hanya mengajar kurikulum, tapi juga membangun kesadaran kritis siswa bahwa mereka pun berhak bermimpi besar meski berasal dari lorong-lorong sempit.
Sebab, pendidikan sejatinya bukan tentang siapa yang pintar, tapi siapa yang diberi kesempatan.
Catatan Redaksi:
Pemerintah sudah memulai sesuatu yang penting di Jombang. Tapi jalan masih panjang. Sekolah Rakyat harus dijaga agar tidak menjadi sekadar narasi kampanye, tapi sungguh-sungguh ruang pendidikan rakyat—dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.