Program WiFi Gratis Senilai Rp 1,2 Miliar di Jombang Dapat Apresiasi dan Sorotan Publik: FRMJ Minta Transparansi
Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang tengah menggulirkan program ambisius berupa penyediaan layanan internet gratis di desa-desa. Program ini disebut-sebut sebagai bagian dari capaian 100 hari kerja Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid. Dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 2,1 miliar namun untuk tahap awal 1,2 milliar yang bersumber dari APBD 2025, program ini sontak menarik perhatian publik.
Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rokim, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab dalam memperluas akses digital hingga ke pelosok desa. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal kerja sama dengan pihak penyedia layanan internet.
“Kami mendukung penuh program WiFi gratis ini sebagai terobosan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat desa. Namun, pemerintah wajib membuka semua informasi kepada publik, terutama terkait kontrak dengan provider internet,” kata Fattah kepada Headshot Media, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, dengan dana sebesar itu, masyarakat berhak mendapatkan kualitas internet yang baik, baik dari sisi kecepatan maupun stabilitas jaringan. Tanpa pengawasan yang ketat, ia khawatir akan muncul potensi penyimpangan, termasuk monopoli akses oleh oknum elit desa atau penyalahgunaan untuk kepentingan usaha pribadi.
“WiFi gratis ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk segelintir orang. Karena itu, perlu ada SOP yang jelas dan dapat menjamin semua warga mendapat akses yang setara,” ujarnya tegas.
Tak hanya soal teknis dan akses, Fattah juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat desa. Ia mendorong Pemkab dan pemerintah desa untuk turut mengedukasi warga soal etika berinternet dan potensi penyalahgunaan, termasuk konten negatif seperti pornografi, judi online, dan tindakan ilegal lainnya.
“Internet ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak dibarengi dengan edukasi yang tepat, bisa menjadi masalah baru di masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, dari pihak pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jombang menyatakan bahwa proses pengadaan untuk tahap pertama program ini sudah berjalan. Kepala Dinas Kominfo, Endro Wahyudi, mengatakan bahwa pengadaan dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar telah memiliki pemenang tender, dan pelaksanaan teknis di lapangan mulai dipersiapkan.
“Kami menargetkan minggu lalu sudah ada penyedia yang ditunjuk dan penandatanganan kontrak segera dilakukan agar pelaksanaan pemasangan WiFi di desa-desa bisa segera dimulai,” ujar Endro.
Namun demikian, saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai siapa penyedia yang dimaksud dan berapa nilai penawaran kontraknya, Endro belum memberikan jawaban yang pasti.
Ketiadaan informasi tersebut justru menguatkan dorongan dari FRMJ agar Pemkab bersikap lebih terbuka kepada publik. Menurut Fattah, transparansi informasi seperti ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawal implementasi program dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
“Kalau memang ini program pro-rakyat, maka jangan ditutup-tutupi. Masyarakat punya hak tahu siapa penyedia jasanya, bagaimana proses pengadaannya, dan bagaimana pengawasan kualitasnya,” tandas Fattah.
Program WiFi gratis ini, jika dijalankan dengan baik, dinilai bisa menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi kesenjangan digital antara desa dan kota. Namun, jika pelaksanaannya tidak disertai pengawasan yang ketat, dikhawatirkan justru menjadi celah baru bagi pemborosan anggaran dan ketidakmerataan akses. (ear)