Pemdes di Jombang Mayoritas Usulkan Wifi Gratis Dipasang di Kantor Desa, Tokoh Muda Usulkan Alternatif Lokasi Strategis

JOMBANG — Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini tengah memproses realisasi program penyediaan akses internet gratis di seluruh desa dan kelurahan. Program yang menjadi bagian dari visi Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid itu dialokasikan melalui APBD 2025 dengan total anggaran Rp 2,1 miliar.

Namun, muncul berbagai pandangan dari masyarakat terkait lokasi pemasangan wifi publik. Sebagian besar pemerintah desa (pemdes) diketahui mengusulkan titik pemasangan berada di kantor desa, namun tokoh-tokoh pemuda menilai perlu alternatif lokasi yang lebih menjangkau warga.

---

Pemdes Pilih Kantor Desa sebagai Titik Pemasangan

Rata-rata pemerintah desa di Kabupaten Jombang mengajukan kantor desa atau balai desa sebagai titik pemasangan wifi gratis. Salah satu alasan utama adalah kendala sinyal yang kerap mengganggu pelayanan administrasi dan penggunaan sistem digital desa.

“Kalau tidak ada wifi, kami kesulitan komunikasi menggunakan HP karena sinyal di sini hampir tidak ada,” ujar Lastinah, warga yang mendukung usulan pemasangan wifi di kantor desa.

Kepala Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan, Hadi Sucipto, menyampaikan bahwa akses internet sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik dan operasional sistem keuangan desa (siskeudes). “Usulan kami dipasang di balai desa karena digunakan untuk melayani masyarakat dan operasional pemerintahan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Desa Sumbernongko, Kecamatan Plandaan, Sumartono, juga menilai balai desa merupakan lokasi strategis karena dapat diakses masyarakat luas. “Meski wifi sudah ada, tapi tidak maksimal. Yang dari Pemkab ini akan sangat membantu,” katanya.

---

Tokoh Pemuda Sarankan Lokasi Alternatif yang Lebih Bermanfaat

Di sisi lain, tokoh pemuda di beberapa kecamatan seperti Wonosalam, Ngusikan, Kabuh, dan Plandaan menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menyarankan agar wifi gratis dari Pemkab dipasang di lokasi yang belum memiliki jaringan internet dan menjadi tempat berkumpul masyarakat.

Eko, seorang penggerak pemuda di Wonosalam, menyebut bahwa pemasangan wifi sebaiknya tidak dipusatkan di kantor desa. “Kantor desa sudah ada wifi. Akan lebih bermanfaat jika dipasang di tempat publik lain yang jadi pusat interaksi warga, seperti dekat sekolah, lapangan, atau balai dusun,” ujarnya.

Adi, warga Ngusikan, juga menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah memperluas jangkauan akses internet. “Kalau dipasang di tempat yang sudah ada wifi-nya, ya mubazir. Harusnya di tempat yang benar-benar butuh,” tegasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Manto, pemuda asal Panglungan, Kecamatan Wonosalam. Ia mengkritik efektivitas pemasangan wifi di balai desa yang aksesnya terbatas. “Yang menikmati cuma perangkat desa dan warga sekitar. Padahal banyak tempat lain yang lebih strategis,” ujarnya.

---

Beberapa Pemdes Mulai Ajukan Lokasi Alternatif

Meski mayoritas masih mengusulkan kantor desa sebagai titik pemasangan, sebagian pemdes mulai melirik lokasi lain. Seperti yang dilakukan Pemdes Tunggorono, Kecamatan Jombang, yang mengajukan taman kanak-kanak (TK) PKK sebagai lokasi pemasangan.

“Kami mengusulkan pemasangan di TK PKK karena belum ada wifi, dan letaknya masih dalam lingkungan desa. Bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan juga warga sekitar,” kata Kepala Desa Tunggorono, Didik Dwi Mulyawan.

---

Program Terus Berjalan, Gunakan Mekanisme E-Katalog

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang sedang memproses tahapan pengadaan melalui sistem e-purchasing di e-katalog. Program ini masuk dalam pos anggaran “Belanja Penyediaan Akses Internet Area Publik Desa/Kelurahan”.

Pemerintah kabupaten menargetkan agar pemasangan wifi publik ini dapat selesai dan difungsikan dalam 100 hari pertama masa kerja pasangan Bupati Warsubi dan Wabup Salmanudin Yazid. Diharapkan pada Mei 2025 seluruh titik wifi gratis sudah aktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan kecepatan koneksi 100 Mbps per titik, jaringan ini dapat melayani hingga 100 perangkat secara bersamaan. Hal ini diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi digital desa, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia digital. (Earl)