Prabowo Terbitkan Inpres Ketahanan Pangan: Target Serap 3 Juta Ton Beras Dalam Negeri
Jakarta, 9 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Inpres ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 sebesar 3 juta ton. Selain itu, Perum Bulog ditugaskan menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram gabah kering panen (GKP) tanpa membedakan kualitas di tingkat petani.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut Inpres ini merupakan instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan serapan beras dan pengelolaan stok CBP. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor beras, sehingga produksi domestik harus mencukupi kebutuhan nasional.
“Pemerintah berkomitmen tidak akan lagi melakukan impor beras. Oleh karena itu, produksi dalam negeri harus bisa memenuhi kebutuhan kita,” ujar Arief, dikutip dari laman resmi Bapanas.
Arief menjelaskan bahwa pengadaan beras oleh Bulog dilakukan berdasarkan penugasan dari Bapanas yang ditentukan melalui rapat koordinasi di sektor pangan. Sementara penyaluran CBP tidak hanya ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga untuk bantuan pangan, penanggulangan bencana, serta kebutuhan lainnya sesuai keputusan rapat koordinasi.
Lebih lanjut, Bapanas bertanggung jawab dalam menghitung kebutuhan anggaran, menetapkan HPP bersama kementerian terkait, dan menyusun petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri. Arief juga menegaskan bahwa kompensasi dan margin penugasan kepada Bulog turut dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan.
Menurut Arief, ketersediaan stok CBP yang memadai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Stok ini bisa digunakan untuk mengatasi lonjakan harga maupun sebagai bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi beras pada Maret 2025 berada di angka 0,55 persen, naik dari Februari yang tercatat 0,26 persen. Puncak panen raya tahun ini terjadi di Maret dengan produksi mencapai 5,57 juta ton. Namun, produksi diperkirakan menurun menjadi 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton pada Mei.
Untuk itu, penyerapan beras oleh Bulog di bulan April ini diharapkan semakin masif guna mengamankan stok dan menjaga kestabilan harga di pasaran.
Upaya penguatan stok CBP terus dilakukan sejak 2022. Di akhir 2022, stok beras Bulog tercatat sebesar 326 ribu ton. Angka ini melonjak menjadi 810 ribu ton di akhir 2023, dan kembali meningkat signifikan menjadi 2 juta ton di akhir 2024. Hingga Maret 2025, total cadangan beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton—jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir.
“Stok yang mencukupi inilah yang menjadi penopang utama kestabilan pasokan dan harga beras. Dengan stok yang kuat, pemerintah dapat melakukan berbagai intervensi, seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Hasilnya dapat dilihat dari inflasi yang masih terjaga hingga saat ini,” pungkas Arief. (Ear)