Bupati Jombang Warsubi Ambil Langkah Cepat Atasi Jalan Rusak, Koordinasi dengan Pusat dan DPR RI

HeadshotMedia – Dalam menghadapi permasalahan infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi langsung bergerak cepat mencari solusi konkret. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Jombang kini menggencarkan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta anggota DPR RI. Upaya ini dilakukan agar Kabupaten Jombang bisa memperoleh tambahan dana dari pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari aspirasi atau pokok pikiran (pokir) para wakil rakyat di Senayan.

Menurut Bupati Warsubi, kondisi jalan di Jombang saat ini cukup memprihatinkan. Dari total 499 ruas jalan dengan panjang keseluruhan mencapai 1.213,31 kilometer, hanya sekitar 63 persen atau 772,08 kilometer jalan yang berada dalam kondisi baik. Selebihnya mengalami berbagai tingkat kerusakan:

• Rusak berat sepanjang 79,72 kilometer (6,57%)
• Rusak ringan sepanjang 226,68 kilometer (18,68%)
• Rusak sedang sepanjang 134,83 kilometer (11,11%)

Artinya, lebih dari sepertiga infrastruktur jalan di Jombang membutuhkan penanganan segera agar mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi tidak terganggu.

“Kalau kita hitung kebutuhan anggarannya, untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Ini sangat besar untuk ukuran APBD kami. Padahal kemampuan anggaran daerah hanya sekitar Rp 90 miliar per tahun untuk sektor jalan,” ujar Warsubi pada Senin, 31 Maret.

Melihat ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran, pihaknya mengintensifkan lobi ke pusat agar bisa mendapatkan suntikan dana tambahan. Bupati mengungkapkan bahwa selain mengajukan bantuan resmi ke Kementerian PUPR, Pemkab Jombang juga sudah mendapat sinyal positif dari anggota DPR RI yang akan mengalokasikan dana aspirasi sekitar Rp 100 miliar untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di daerah tersebut.

“Kami sudah melakukan pengajuan secara resmi, dan mendapat dukungan dari anggota DPR RI. Kami sangat berharap bantuan ini bisa segera terealisasi,” tambahnya.

Meski demikian, Warsubi menyadari bahwa kondisi fiskal nasional saat ini sedang dalam tahap efisiensi dan penghematan. Oleh karena itu, ia meminta doa serta dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pengajuan dan pencairan dana dari pemerintah pusat dapat berjalan lancar.

“Mohon doanya dari masyarakat Jombang agar dana dari pusat bisa segera turun. Dengan begitu, pembangunan jalan yang merata di seluruh wilayah bisa segera kita laksanakan,” paparnya.

Lebih lanjut, jika dana bantuan sudah diterima, Pemkab Jombang akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pelaksanaan teknis perbaikan jalan. Tidak hanya itu, Bupati juga menegaskan akan melakukan seleksi ketat terhadap kontraktor atau pemborong yang akan dilibatkan dalam proyek tersebut.

“Kita akan saring pemborong yang jujur dan berintegritas agar kualitas perbaikan jalan benar-benar sesuai harapan. Jalan yang dibangun harus awet dan berkualitas, bukan asal jadi,” tegasnya.

Langkah cepat dan responsif ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Jombang yang selama ini terdampak oleh buruknya infrastruktur jalan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan legislatif, persoalan jalan rusak di Jombang diharapkan dapat segera teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Ear)