Kosgoro 1957 Jombang, Soroti Kebijakan Motor Kades: “Lebih Baik Prioritaskan Rakyat Ketimbang Elit Desa”
Headshot Media – Ketua DPD Kosgoro 1957 Jombang, H. Maulana Syahiduzzaman, mengingatkan Bupati Warsubi agar lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat ketimbang “memanjakan elit desa” melalui pengadaan sepeda motor operasional kepala desa (kades). Menurut Gus Maman — sapaan akrab Maulana — kebijakan pengadaan motor tersebut justru menunjukkan kontradiksi di tengah krisis anggaran yang dipicu pemotongan dana transfer dari pusat.
“Ada baiknya Bupati lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan malah memanjakan elit desa … di tengah keterbatasan anggaran dan pemotongan dana transfer dari pusat justru memunculkan kebijakan yang kontradiktif,” tegas Syahiduzzaman.
Ia melanjutkan, anggaran untuk sepeda motor kades seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih urgen, seperti kesehatan dan infrastruktur. Di tengah tekanan ekonomi masyarakat, menurutnya sangat tidak tepat jika pemerintah daerah menggelontorkan dana untuk kendaraan elit desa.
“Anggaran untuk pembelian sepeda PCX untuk kades lebih baik dialihkan pada kesehatan dan infrastruktur. Jalan yang masih banyak rusak, atau membantu masyarakat melunasi tunggakan atau meringankan iuran BPJS kelas 3 misalnya — ini jauh lebih baik daripada motor kades,” ujar Gus Maman.
“Sekarang kades serta perangkat desa sudah pada makmur, motornya bagus-bagus kok.”
Kritik Kosgoro ini sejalan dengan sorotan dari Fraksi PKB DPRD Jombang. Mereka menuntut agar pengadaan motor kades ditunda dan alokasi anggaran diarahkan ulang ke pelayanan publik bagi masyarakat.
Konteks Kebijakan “Desa Mantra” dan Respons Pemkab
Rencana motor bagi kades itu menjadi bagian dari Program Desa Mantra yang digulirkan oleh Pemkab Jombang. Dalam program ini, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana tahunan sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan.
Menurut Bupati Warsubi, pengadaan motor operasional sangat diperlukan karena banyak kendaraan dinas desa sudah tua — ada yang dipakai sejak 2006 dan 2015.
Ia menjelaskan, motor baru nanti akan meningkatkan mobilitas kepala desa dan perangkat dalam menjalankan tugas administrasi, pelayanan masyarakat, hingga koordinasi lintas instansi.
Untuk spesifikasi, motor yang direncanakan sekelas Honda PCX, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 30 juta per unit.
Sementara itu, Sekda Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa pengadaan motor itu bukan kewajiban mutlak bagi setiap desa; melainkan “menu” pilihan dalam paket Desa Mantra. Desa bisa memilih item mana yang memang paling sesuai dengan kebutuhan lokal.
Bupati Warsubi juga menyatakan bahwa proses pengadaan akan melibatkan pendampingan aparat penegak hukum demi menjamin transparansi.
Selain motor, Pemkab juga memasukkan opsi mobil siaga desa dalam menu jangka panjang program Desa Mantra — rencana realisasi diusulkan pada 2028.
Kritik Strategis dari Kosgoro
Kritik Strategis dari Kosgoro
Gus Maman juga menyoroti aspek yang lebih fundamental: komitmen politik Bupati Warsubi terhadap Partai Golkar, khususnya terkait prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ia mengingatkan bahwa tiga sektor ini menjadi pijakan utama ketika Golkar memutuskan memberikan rekomendasi pencalonan kepada Warsubi pada Pilkada lalu.
Menurut Syahiduzzaman, hingga saat ini komitmen tersebut belum terlihat secara jelas dalam arah kebijakan Pemkab Jombang. Justru yang mencuat ke permukaan adalah kebijakan bernuansa simbolik yang rawan disalahartikan publik.
“Bupati perlu kembali memegang komitmen awalnya. Golkar sejak awal menekankan pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai prioritas. Sampai hari ini, implementasinya belum tampak jelas,” tegasnya.
Gus Maman juga menegaskan bahwa Golkar adalah partai pertama yang memberikan rekomendasi kepada Warsubi — pada saat parpol lain seperti Gerindra dan PKB “masih bingung” menentukan dukungannya. Menurutnya, hal ini semestinya membuat Warsubi lebih berhati-hati dan tetap berada dalam koridor visi-misi yang telah disepakati sejak awal.
“Golkar adalah partai pertama yang mengusung Warsubi ketika partai lain masih mencari arah. Karena itu, pemimpin harus memegang komitmen dan visi-misi, bukan justru mengedepankan kebijakan yang berpotensi hanya memperkuat citra dan kedekatan dengan kades, sementara prioritas masyarakat luas terabaikan,” pungkasnya.
Analisis: Antara Simbolisme dan Kebutuhan Riil
Kasus ini menyoroti dilema klasik dalam birokrasi lokal: antara simbolisme dan fungsionalitas. Pemerintah kabupaten, dalam hal ini, menilai bahwa motor dinas adalah alat penting untuk mendukung mobilitas dan efektivitas kerja kepala desa. Namun, kritik dari Kosgoro dan DPRD menunjukkan kekhawatiran publik bahwa alokasi anggaran tersebut bisa menjadi simbol pemanjaan elit desa dan mengalihkan fokus dari kebutuhan rakyat mayoritas.
Ditambah lagi, pemotongan TKD (Transfer ke Daerah) sekitar Rp 100 miliar oleh pemerintah pusat menjadi latar ekonomi makro yang mempertegas argumen efisiensi.
Kosgoro menegaskan, di tengah tekanan anggaran, kebijakan yang lebih manusiawi dan menyentuh langsung kehidupan warga — seperti memperbaiki jalan, menurunkan iuran BPJS kelas 3, atau membantu beban kesehatan — akan jauh lebih bermakna dan kredibel sebagai upaya pemerintah berpihak pada rakyat kecil.
Editor : Adm