Bos Shell Indonesia di DPR: Aditif Tak Bisa Ubah RON BBM, Stok Kosong karena Pasokan Tersendat
Jakarta, Headshot Media – Polemik kualitas bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama jajaran industri migas, Rabu (26/2/2025). Salah satu sorotan utama adalah dugaan “pengoplosan” Research Octane Number (RON) BBM dengan zat aditif.
Presiden Direktur sekaligus Country Chair Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menegaskan bahwa penambahan zat aditif tidak bisa mengubah angka oktan BBM. Menurutnya, aditif hanya berfungsi meningkatkan kualitas bahan bakar, bukan mengubah RON yang sudah ditetapkan.
“Produk yang dibawa itu memang base fuel. Jadi misalnya RON 92, ya memang RON 92 base fuel. Itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal, sebelum didistribusikan ke SPBU,” jelas Ingrid dalam rapat.
Penjelasan Teknis BBM Shell
Dalam paparannya, Ingrid menjelaskan bahwa seluruh BBM yang diimpor Shell, khususnya dari Singapura, masuk ke Indonesia dalam bentuk base fuel. Base fuel tersebut sudah memiliki angka RON sesuai standar internasional. Aditif kemudian ditambahkan di terminal penyimpanan untuk menjaga performa mesin, efisiensi pembakaran, serta kebersihan injektor kendaraan.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan RON BBM bisa naik hanya dengan aditif. Angka oktan tetap sama, hanya kualitas yang meningkat,” tegasnya.
Kekosongan Stok BBM Shell Awal 2025
Selain soal kualitas BBM, rapat juga membahas kekosongan stok yang sempat terjadi di sejumlah SPBU Shell pada Januari 2025. Ingrid mengakui bahwa seluruh varian BBM Shell, mulai dari RON 95, RON 98, hingga solar CN51, mengalami kelangkaan pasokan.
“Keterlambatan itu terjadi karena hambatan pada rantai pasok global yang berada di luar kendali kami. Fokus kami adalah pada hal-hal yang bisa dikendalikan, seperti percepatan distribusi,” ujarnya.
Shell diketahui baru mendapatkan neraca komoditas pada 20 Januari 2025, dan persetujuan impor dari pemerintah pada 23 Januari 2025. Namun, saat itu sekitar 25 persen SPBU Shell sudah mengalami kekosongan stok.
Upaya Mitigasi Distribusi
Ingrid menjelaskan, Shell segera melakukan mitigasi dengan membagi stok secara proporsional di berbagai wilayah agar tidak ada daerah yang benar-benar kosong pasokan. Setelah izin impor turun, perusahaan mempercepat pengadaan dan distribusi BBM ke SPBU.
“Begitu persetujuan kami dapatkan, pengadaan langsung dipercepat. Namun tetap butuh waktu untuk proses logistik dan distribusi,” kata Ingrid.
DPR Tekankan Kejelasan Pasokan
Komisi XII DPR menyoroti pentingnya kejelasan pasokan BBM di Indonesia, terutama mengingat kebutuhan energi masyarakat yang tidak bisa ditunda. DPR juga mendorong agar perusahaan seperti Shell lebih transparan dalam menyampaikan kendala pasokan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.(*)
Editor : Adm