Kekosongan Jabatan Eselon II B di Pemkab Jombang Ancam Kelancaran Program Prioritas Bupati
JOMBANG – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Terlebih, kekosongan ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan program-program prioritas daerah, termasuk Asta Cita Warsa, yang merupakan visi besar Bupati Jombang, Warsubi.
Kursi Kosong, Program Terhambat?
Hingga pertengahan September 2025, sedikitnya enam jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berstatus kosong. Meskipun telah ditunjuk pelaksana tugas (Plt) oleh Bupati Warsubi, kekhawatiran tetap muncul, terutama menjelang pembahasan APBD 2026 yang membutuhkan masukan dari para kepala dinas definitif.
“Kami berharap kekosongan kepala OPD segera diisi dengan pejabat definitif. Ini penting untuk kelancaran pembahasan APBD dan pelaksanaan program Asta Cita Warsa,” ujar Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun, Jumat (13/9).
Ini Daftar Plt yang Sudah Ditunjuk Bupati
Menurut Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, Bupati Warsubi sudah menunjuk sejumlah pejabat sebagai Plt untuk mengisi kekosongan sementara. Berikut ini daftarnya:
- Joko Triono (Sekretaris DPMPTSP) → Plt Kepala DPMPTSP Jombang
- Anwar (Kepala BKPSDM) → Plt Kepala Dinas Perhubungan
- Syaiful Anwar (Asisten Administrasi Umum) → Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Purwanto (Asisten Pemerintahan dan Kesra) → Plt Kepala Satpol PP
- Sudiro Setiono (Staf Ahli SDM dan Kemasyarakatan) → Plt Kepala DKPP Jombang
Sementara itu, posisi Staf Ahli Bupati untuk bidang Pemerintahan, Kesra, Hukum, dan Politik masih dibiarkan kosong tanpa Plt. Alasannya, jabatan ini dinilai tidak terkait langsung dengan kegiatan atau belanja program.
“Sudah ada SK Plt dari abah bupati, berlaku hingga 11 Desember atau sampai pejabat definitif dilantik,” terang Anwar.
Pemerintahan Tetap Jalan, Tapi…
Kendati demikian, Anwar menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah kekosongan jabatan ini.
“Insya Allah tidak terganggu. Semua posisi sudah dijabat Plt dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya optimistis.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai keberadaan Plt hanya solusi sementara. Pejabat definitif dinilai lebih mampu mengambil keputusan strategis, terutama dalam menarik investasi melalui DPMPTSP, serta mengelola program prioritas pembangunan.
Belum Ada Arahan Pengisian Definitif
Menariknya, hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari Bupati Warsubi terkait mekanisme pengisian jabatan definitif untuk kursi eselon II B yang kosong tersebut.
“Belum ada petunjuk atau arahan dari abah bupati soal pengisian jabatan definitif,” kata Anwar.
Catatan Redaksi
Kekosongan jabatan eselon II B ini tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas birokrasi, pelayanan publik, hingga iklim investasi daerah. Di tengah upaya membangun Jombang yang lebih progresif, konsolidasi kelembagaan melalui pengisian pejabat definitif menjadi keharusan yang tak bisa ditunda.(*)
Editor : Adm