Kenaikan PBB 1.102% di Jombang Jadi Sorotan Pemprov, Emil Minta Kebijakan Tak Membebani Warga
SURABAYA – Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang hingga 1.102% memantik perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Ia menegaskan, kebijakan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban di tengah situasi yang sulit.
“Perlu dipahami bahwa keputusan ini diambil sebelum Bupati Warsubi menjabat. Beliau butuh waktu untuk menelusuri detail persoalannya,” ujar Emil kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (14/8/2025).
Emil mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Jombang, meminta agar Pemkab memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang mempertanyakan nilai jual objek pajak (NJOP) maupun besaran PBB yang melonjak.
“Siapapun yang mempertanyakan keabsahan atau kepantasan penilaian objek pajak harus dilayani dengan baik. Dan sebisa mungkin jangan memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab, kata Emil, kini membuka ruang luas bagi warga untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa kenaikan NJOP tidak sesuai. Ia juga mengingatkan, meskipun PBB menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota, Pemprov tetap berkepentingan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
“Kenaikan yang terlalu besar dalam satu waktu bisa menjadi beban berat bagi warga. Jangan hanya melihat NJOP sesuai harga pasar hari ini, tapi perhatikan dampaknya bagi pembayar pajak,” ujarnya.
Emil menambahkan, kenaikan NJOP bukan hanya mempengaruhi PBB, tapi juga sektor lain yang menggunakan basis perhitungan serupa. “Ekonomi sedang sulit, ada disrupsi. Kita harus punya empati,” tutupnya.
Sebelumnya, kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di Jombang telah menuai protes sejak 2024. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat lonjakan tarif di sejumlah wilayah mencapai 300%, 400%, 800%, bahkan 1.102%. Meski ada kasus penurunan di beberapa titik, kenaikan ekstrem ini tetap menimbulkan gelombang keberatan warga. (*)
Editor : Adm